NAWACITAPOST.COM – Gejolak politik internal DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya memasuki babak baru. Achmad Hidayat, mantan Wakil Sekretaris DPC yang juga dikenal sebagai kader loyal, menyampaikan kritik keras terhadap kepemimpinan PLT Ketua DPC Yordan Batara Goa. Ia menilai langkah-langkah yang diambil tidak sesuai dengan konstitusi partai.
“Saya menyampaikan sikap politik saya sebagai kader, berdasarkan AD/ART partai yang jelas mengatur bahwa partai wajib melindungi kader. Tapi yang terjadi sekarang justru sebaliknya,” tegas Achmad dalam pernyataannya.
Achmad menyoroti sejumlah manuver internal DPC pasca pembebastugasan Ketua DPC sebelumnya, Adi Sutarwijono, yang justru memunculkan isu negatif di ruang publik.
Baca Juga: DPC PDIP Surabaya Siapkan Kader Penggerak Koperasi, Perkuat Ekonomi Kerakyatan
“Mulai soal rahang babi, gaji sekretariat—itu dapur partai, bukan konsumsi publik. Tapi malah diumbar ke media. Apa ini bukan pelanggaran prinsip gotong royong dan loyalitas?”
Achmad mengkritik keras pola klarifikasi dan pemanggilan kader yang dilakukan DPC Surabaya. Menurutnya, itu menyalahi struktur organisasi.
“DPC ini bertindak seperti kantor polisi. Kader-kader yang berbeda sikap dipanggil seolah-olah diinterogasi. Padahal yang berwenang membentuk Komite Etik dan Mahkamah Partai itu DPP, bukan DPC,” ungkapnya.
Baca Juga: Hari Lahir Pancasila, Yordan Ingatkan Kader PDIP Surabaya untuk Fokus pada Kesejahteraan Rakyat
Ia mengingatkan bahwa praktik seperti ini bisa menjadi alat framing yang mematikan karier politik kader secara sistematis.
Achmad membeberkan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti lengkap soal keterlibatan oknum pengurus dalam upaya memojokkan sesama kader.
“Kami punya foto, rekaman, video, bahkan chat WhatsApp. Contohnya Ketua PAC Tambaksari, Saudara Arif Wirawan, yang dilaporkan ke kepolisian. Kami tahu siapa yang arahkan, siapa yang buat skenarionya. Semua itu akan kami serahkan ke Ibu Megawati dan Mahkamah Kehormatan Partai,” ucapnya dengan serius.
Baca Juga: Bulan Bung Karno, PDIP Surabaya Gelar Soekarno Trip hingga Pemutaran Film Dokumenter
Ia menyebut pengumuman terbuka terkait urusan pribadi kader yang diarahkan untuk melapor ke partai adalah bentuk penggiringan dan pengkondisian.
“Siapa yang punya tanggungan diumumkan terbuka, lalu diminta melapor dan diarahkan ke proses hukum. Ini kriminalisasi kader oleh kader. Ini sangat tidak etis,” tegasnya.