NAWACITAPOST.COM - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Promeg'96 Surabaya menegaskan bahwa pembebastugasan Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya merupakan keputusan tepat yang berdasar pada evaluasi kinerja. Promeg'96 bahkan menyebut bahwa pencopotan tersebut justru membuka peluang perbaikan besar bagi PDIP Surabaya menjelang Pemilu 2029.
Menanggapi sejumlah pernyataan pengamat yang menyebutkan bahwa pencopotan Adi penuh kejanggalan dan berpotensi menyebabkan penurunan suara PDIP di Surabaya, Ketua DPC Promeg'96 Surabaya, Wardoyo, secara tegas membantah anggapan tersebut.
“Saya justru melihat ini sebagai langkah yang sangat tepat. Justru penurunan kursi dari 15 menjadi 11 di DPRD Surabaya itu terjadi saat Adi menjabat sebagai Ketua DPC,” tegas Wardoyo.
Menurut Wardoyo, segala tuduhan terkait proses yang tidak transparan sangat tidak berdasar. Ia menyatakan bahwa keputusan DPP sudah melalui mekanisme internal yang jelas, dan bahkan surat pembebastugasan disampaikan secara terbuka.
“Kalau ada yang menyebut ini tidak transparan, saya tanya balik: transparansi seperti apa yang diinginkan? Apakah harus melibatkan PAC, ranting, anak-anak ranting? Itu keliru,” tegas Aktivis Surabaya itu.
Wardoyo juga menyoroti tiga hal utama yang menjadi alasan dibalik pembebastugasan Adi, yakni penurunan perolehan kursi legislatif, menurunnya soliditas internal, serta manajemen keuangan yang dinilai buruk.
“Soliditas partai itu penting. Kalau ada permasalahan di internal, ya biasanya diselesaikan secara internal partai, tidak mungkin diblow up ke luar. Itu merusak kekompakan,” katanya. “Soal manajemen keuangan juga banyak penyimpangan. Ini bukan hal kecil.”
Lebih lanjut, Wardoyo mempertanyakan narasi bahwa Adi merupakan sosok yang ‘mengakar’. Kalau mengakar gak mungkin suara atau kursi partai itu turun,bahkan Suara Adi sendiri di dapilnya lebih kecil di bandingkan caleg lainya saat pemilu 2024 kemarin,lugas Wardoyo
Baca Juga: Kader senior PDIP sambut baik penyegaran DPC Surabaya
Promeg'96 Surabaya juga menilai bahwa selama menjabat, Adi justru menunjukkan kepemimpinan tertutup dan elitis. “Dia membatasi komunikasi antar kader, tidak membaur dengan akar rumput,” kata Wardoyo.
Wardoyo berharap, pasca-pembebastugasan ini, juga akan ada penyegaran di struktur pimpinan Dewan Kota. Ia menegaskan bahwa sesuai dengan aturan partai, pimpinan DPRD harus berasal dari unsur ex-officio partai—yakni Ketua, Sekretaris, atau Bendahara DPC—dan tidak sedang dikenai sanksi.
Wardoyo memaparkan bahwa langkah rotasi kepemimpinan, baik di DPC maupun DPRD, telah diatur secara jelas dalam Peraturan DPP PDI Perjuangan Nomor 07 Tahun 2019: