Jakarta NAWACITAPOST - Pemilihan Presiden di Pemilu serentak 2024 masih beberapa bulan lagi. Namun para oposan seperti Prof. Dr. Denny Indrayana, Prof. Dr. Musni Umar, Dr. Anthony Budiawan, Dr. Ubedillah Badrun, Dr. Marwan Batubara, Prof. Dr. Amien Rais dan kawan-kawan semakin gencar menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui video yang banyak beredar di media sosial.

Meski tak mau masuk dalam politik praktis, Direktur Akademi Hukum Dan Bisnis Indonesia (AHBI), yang juga sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia (PERJAKIN) Petrus Loyani, SH, MH, MBA, CBL, CTL, turut memberikan ulasannya.

"Saya ambil dan melihat beberapa video secara acak, sekedar untuk rujukan menyajikan gambaran tren politik Indonesia saat ini sebagaimana pernah saya prediksi dibulan Juni dan seterusnya mulai panas dan akan memuncak menjadi 'overheated' diawal 2024," ungkap Petrus dalam keterangan tertulisnya kepada Nawacitapost.com, Senin 19 Juni 2023.

Menurut Petrus yang juga Ketua Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia ini, Sasaran utama gempuran politik yang dilakukan para oposan pemerintah saat ini adalah Jokowi, Presiden RI yang sedang berkuasa sampai Oktober 2024 mendatang. Orang pribadi dan/atau kelompok penggempurnya dari berbagai front.

"Ada yang dari front ideologi atau politik Islam yang dimotori Amien Rais dan kawan-kawan. Front penggempur ini dari dulu sampai sekarang isunya cuma satu ingin menjadikan Indonesia negara Islam dengan menerapkan hukum syariah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan rezim Jokowi yang nasionalis dipandang sebagai musuh utama mereka," katanya.

"Bahkan, Amien Rais terang-terangan memprovokasi umat islam untuk melakukan jihad, tidak usah takut bui atau mati," ucap Petrus menyampaikan kata-kata Amien Rais ketua umum partai Umat itu.

Petrus meyakini, Kelompok-kelompok ini adalah biang kerok disharmoni bangsa. Polri sebagai Aparat Penegak Hukum dan TNI sebagai penjaga kedaulatan Negara sudah semestinya benar benar memberi perhatian dan mencermati gerakan provokasi front ini karena mereka perongrong dasar negara Pancasila.

Front penggempur lain, yaitu orang pribadi/front yang terlihat lebih sekuler, rasional dan nasionalis dalam menggempur Jokowi adalah para ekonom seperti Rizal Ramli, Faisal Basri, Anthony Budiawan dan lain-lain. Isu yang diteriakkan mereka sangat rasional dan analisis mereka berbasis data yang akurat dan obyektif yang pada intinya tidak lain adalah tentang mismanagement penggunaan uang negara bahkan penyalahgunaan kekuasaan dalam kebijakan publik.

Banyak dalil ekonomi yang mereka kemukakan antara lain pertumbuhan ekonomi yang stagnan di 5% sangat tidak berarti bagi kesejahteraan rakyat, tidak menurunkan pengangguran yang sampai sekarang masih tinggi, gap kaya miskin yang masih menganga lebar, utang pemerintah yang menggunung, pajak yang menginjak rakyat.

Serta pembangunan infrastruktur yang salah kaprah seperti kereta cepat Jakarta Bandung, pemindahan ibukota negara yang dipaksakan dan makan anggaran negara yang sangat besar, kebijakan politik dan ekonomi yang lebih menguntungkan kaum oligarki/kapitalis.

Politik internasional dan hubungan ekonomi yang berkiblat pada dan dijajah China lewat grojogan utang dan investasi dibanyak sektor khususnya sektor tambang & mineral dan investasi itu lebih banyak menguntungkan China daripada Indonesia.

Tindak pidana korupsi merajalela di semua pusat kekuasaan eksekutif legislatif (DPR) dan yudikatif, TPPU (tindak pidana pencucian uang) juga gila-gilaan bayangkan dalam satu kementerian saja yaitu Kementerian Keuangan jumlah TPPU nya Rp. 349 triliun.

KPK mengatakan korupsi terbesar bermuara pada ranah politik dan kekuasaan sehingga mengakibatkan urusan bisnis dan investasi bukan lagi berdasar pada regulasi tapi koneksi (KKN). Perilaku nepotisme anak, menantu Jokowi dalam politik dan kekuasaan dan sebagainya.

Yang terakhir ikut meramaikan, gempuran datang dari ahli hukum tata negara Danny Indrayana, yang berdasarkan beberapa dalil hukum tata negara antara lain seperti perilaku Jokowi yang menghalangi proses hukum (obstraction of justice),  pembiaran atau bahkan restu KSP Moeldoko dalam "membegal/mencopet" partai Demokrat dengan tujuan menjegal Anies Baswedan.

Pembuatan UU yang inkontitusional seperti UU Ciptaker (Omnibus Law), memberi gratifikasi pada kekuasaan yudikatif di memperpanjang usia pensiun dan masa jabatan hakim, mengatur sedemikian rupa dalam memperpanjang masa jabatan komisioner KPK melalui MK menjadi 5 tahun.

Merangkul 80% kekuatan partai politik di DPR tentu dengan biaya yang sangat mahal, melakukan cawe cawe dalam kontestasi pilpres 2024 dengan berpihak pada Ganjar Pranowo dan mempersulit Anies Baswedan serta menggunakan istana sebagai markas pemenangan pilpres dan lain-lain.

Maka dari gambaran diatas, Petrus berkesimpulan sebagai berikut, bahwa pertarungan politik 2024 akan berlangsung segitiga ;

1. Antara front Jokowi/penerus Jokowi sebagai kelompok nasionalis/marhenis yaitu Ganjar Pranowo dan/atau Probowo disatu sisi vs  front pengasong identitas agama/ideologi/politik islam yang menginginkan Indonesia menjadi negara islam disisi lain ;

2. Antara front sekuler pendukung perubahan yang diwakili oleh para ekonom oposan pemerintah diatas vs front nasionalis pendukung penerus Jokowi.

Penyebab front ekonom nasionalis  membenci Jokowi mungkin, sekali lagi mungkin mayoritas (jadi tidak semua) motifnya lebih banyak disebabkan karena sakit hati karena tidak mendapat kue kekuasaan;

3. Antara akar rumput para pendukung 3 (tiga) capres yang  dirujak dengan politik uang;

Tetapi meskipun pertarungan ketiga front ini nampaknya bakal berlangsung seru, meriah dan sedikit menegangkan oleh berbagai fenomena antar lain aksi massa, intimidasi sara, benturan di lapangan antar para pendukung dan lain-lain, tetapi saya yakin pesta demokrasi ini tidak akan menyebabkan negara chaos seperti tahun 1998.

Artinya negara masih dalam posisi aman karena pertama jumlah massa pendukung oposan terutama front ideologi islam masih jauh lebih sedikit dibandingkan front rakyat yang masih pro ideologi nasionalis/pancasila dan TNI Polri bagaimanapun masih tegak lurus kesetiaannya pada NKRI dan Pancasila, hanya sedikit oknum Polri dan TNI yang terkontaminasi ideologi islam radikal.

Bagi front politik/ideologi islam perlu menyadari bahwa mau menjadikan Indonesia negara Islam adalah bagai mimpi disiang bolong jika tidak mau dikatakan halusinasi. Saya pribadi lebih mendukung front oposan sekuler yang memperjuangkan perubahan politik dengan dasar alasan2 rasional dalam bidang hukum dan ekonomi dan sama sekali bukan karena alasan agama.

Sudah dari muda, sejak sebagai aktivis mahasiswa ditahun 1980 an sampai sekarang saya tdak pernah setuju dengan politisasi agama karena dua alasan ;

Pertama politisasi agama membuat tumpul dan bahkan mandeknya kecerdasan karena diganti dengan kepicikan dan kefanatikan bahkan kekerasan.

Kedua politisasi agama akan menghancurkan pluralisme dan atau multikulturisme dan atau kebhinekaan yang pada akhirnya mengakibatkan perpecahan dan kehancuran bangsa Indonesia yang dari sononya faktual ditakdirkan sebagai bangsa majemuk dalam banyak hal tetapi tetap satu. Persatuan dalam perbedaan, bhineka tunggal ika bangsa Indonesia adalah rahmat dan kekuatan yang harus disyukuri  bukan untuk dimusuhi dan dihancurkan.

Kelompok politik identitas islam selalu menginginkan Islam menjadi satu-satunya agama yang boleh eksis dan hukum syariah sebagai satu-satunya hukum negara, jelas ini tidak masuk akal dan bertentangan dengan kodrat bangsa Indonesia yang majemuk. Bukti nyata dari fakta politik identitas Islam bertentangan dengan jiwa nusantara alias jiwa bangsa Indonesia.

Dewasa ini muncul orang-orang dari kalangan Islam sendiri antara lain seperti Ulil Abshar Abdallah, Luthfi Asyakoni, Sumanto Al Qurtubi, Buya Syakur, Isla Barawi dan lain-lain yang lantang meneriakkan depolitisasi agama Islam.

Oleh sebab itu saya mengajak seluruh anak bangsa yang sudah memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih ayo berpartisipasi aktif memberi dukungan kepada masing masing capres jagoannya, tetapi berilah dukungan dengan alasan yang rasional dan cerdas.

Bukan dengan semangat emosional keagamaan dan kemandulan logika alias kefanatikan dan kepicikan agar tidak bisa diadu domba, dijadikan tumbal front pemimpi dan halu agama dengan racun fanatisme dan kebencian kepada sesama serta diadu domba dan dipecah belah lewat agama.

Pendukung capres yang rasional dan cerdas pasti tidak akan mau diprovokasi dengan ayat-ayat agama, pecah dan bermusuhan satu dengan yang lain. Ingat siapapun pemenangnya hanya mereka dua saja yang jadi Presiden dan Wakil Presiden dan kroni kecil mereka yang menikmati kekuasaan dan akses pada seluruh sumberdaya negara.

Para pendukung setelah hajatan pilpres selesai hanya mendapat ucapan goodbye, sayonara atau selamat tinggal dari mereka. Ingat saja dalam pilpres 2019 antara pendukung Jokowi dan Prabowo bertubrukan keras dan ancur2an, tetapi apa alhasil? Jokowi menang jadi Presiden lalu menarik Prabowo jadi menhannya dan para pendukung Prabowo 'ngaplo' dan merasa terkhianati. Betapa sakitnya kelompok ulama, FPI, 212 dan lain-lain yang ditinggalkan Prabowo begitu saja.

"Jadi mendukung salah satu calon presiden itu sah wajar, bahkan wajib, tetapi sekali lagi dukunglah dengan alasan2 yang rasional khususnya alasan karena visi misi dan komitmen mereka pada program kerja untuk mencerdaskan dan menyejahterakan seluruh rakyat tanpa pandang bulu," ucap Petrus Loyani.

"Jangan hanya untuk kepentingan kekuasaan mereka kita mau diadu domba, dipecah bela dan dimanipulasi dan ditumbalkan demi kepentingan mereka. Sebagai masyarakat yang cerdas mari kita tetap menjaga persatuan dan kedamaian Indonesia yang majemuk serta melakukan kerjasama yang konstruktif dan positif di semua bidang untuk memajukan Indonesia," pesanya, menyudahi. (BNW)