NAWACITAPOST.COM – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya akan mengambil langkah tegas terhadap kader yang melanggar disiplin. Sebanyak 27 kader PDIP dipastikan akan menerima sanksi berat berupa pemecatan dari keanggotaan partai.
"DPP sudah menerima masukan, setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan sanksi pemecatan," ujar Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
Menurut Hasto, langkah ini merupakan bagian dari komitmen PDIP dalam menjaga demokrasi yang berkeadilan dan konsolidasi menjelang Kongres 2025. Ia menegaskan pentingnya disiplin partai untuk menciptakan kader yang militan dan berani menghadapi berbagai tantangan.
"Siapa pun yang melanggar disiplin partai, akan kita kenakan sanksi organisasi. Sehingga dalam rangka Kongres 2025 yang akan datang, PDI Perjuangan dapat melakukan konsolidasi ideologi dan organisasi," tegasnya.
Rapat Tertutup dan Penegakan Disiplin
Hasto mengungkapkan bahwa DPP PDIP akan mengadakan rapat tertutup untuk mendeteksi pelanggaran kader dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Keputusan resmi terkait penegakan disiplin ini akan diumumkan pada 17 Desember mendatang.
"Ada protokol partai, supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul menjadi kesadaran bagi seluruh kader partai," jelas Hasto.
Namun, ia belum bersedia mengungkap identitas 27 kader yang dimaksud. Hasto hanya menyebut jenis pelanggaran, seperti mendukung calon lain, bersikap ‘kaki dua’, dan tidak mematuhi perintah partai.
"Disiplin harus ditegakkan. Ada kombinasi pelanggaran di pilpres dan pilkada. Saat pilpres mungkin masih samar, tapi sekarang makin jelas," tambahnya.
Warning untuk PDIP Surabaya
Situasi berbeda terjadi di Surabaya, di mana DPC PDIP setempat mengalami penurunan kinerja signifikan. Setelah gagal memenuhi target Pileg dan Pilpres, Pilkada juga mencatat hasil yang jauh dari ekspektasi.
Pada Pemilihan Legislatif, kursi DPRD Surabaya berkurang empat, turun 8 persen, yang menjadi pukulan besar bagi partai. Pilpres juga gagal mengangkat nama Ganjar Pranowo sesuai target.
Untuk Pilkada, target kemenangan pasangan Risma-Gus Hans sebesar 85 persen hanya tercapai 70 persen. Bahkan, kemenangan pasangan Eri-Armuji melawan kotak kosong tidak mencapai rencana awal 90 persen, hanya berada di angka 84 persen suara sah, atau 42 persen dari total DPT.
Dengan catatan buruk ini, PDIP Surabaya dipastikan juga akan dilakukan evaluasi besar-besaran guna memulihkan dominasi politiknya. Kegagalan ini bisa menjadi titik kritis jika langkah korektif tidak segera dilakukan. ***
