Surabaya NAWACITAPOST - Selaras dengan perwakilannya di DPRD Surabaya, hari ini Sabtu (10/9/22), Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD-PKS) kota Surabaya juga memberikan pernyataan menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Dalam press rilisnya, Ketua DPD PKS Kota Surabaya Johari Mustawan menyatakan bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikan harga BBM bersubsidi adalah kurang berempati kepada masyarakat.
"Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih akibat terdampak pandemi. Kini harus mengalami situasi ekonomi yang terseok-seok kembali," ujar Johari yang karib disapa Bang Jo.
Berbicara di Kantor DPD PKS Surabaya Jalan Tales Wonokromo, Johari Mustawan Didampingi Bendahara DPD Arif Fachrudin serta Wakil Ketua BPPK Eny minarsih.
Ssuai informasi dari beberapa lembaga, Johari menerangkan bahwa Kenaikan BBM bersubsidi memicu tinggi nya inflasi. Diprediksi inflasi akan mengalami kenaikan sebesar 7,17 persen dari kondisi sebelumnya per Juli 2022, yakni sebesar 5,2 persen. Ini berarti kenaikan harga BBM menyumbang kenaikan inflasi sebesar 1,97 persen.
Selain menyebabkan tingginya nilai inflasi, kenaikan BBM bersubsidi juga memiliki dampak menekan kondisi ekonomi masyarakat menengah kebawah. Mulai dari tukang ojek, supir angkot, tukang bakso, buruh dan pekerja, pedagang kaki lima, peternak, nelayan hingga emak-emak. Merekalah yang merasakan imbasnya langsung dan harus berjuang lebih keras lagi untuk bisa bangkit ekonominya setelah terdampak pandemi.
Naiknya harga BBM bersubsidi berdampak meningkatnya jumlah orang miskin di Surabaya. Dikhawatirkan angka kemiskinan akan mengalami peningkatan, sebagaimana kondisi disaat pendemi. Angka kemiskinan di Surabaya sebesar 5,23 persen, naik 0,21 persen dari sebelum nya sebesar 5,02 persen.
Naiknya harga BBM bersubsidi juga dipastikan berefek domino dengan naiknya harga-harga kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya di Surabaya. Hal ini berimbas terhadap menurunya daya beli masyarakat sehingga dikhawatirkan masyarakat mengalami situasi kurang gizi, meningkatnya jumlah anak yang mengalami stunting di Surabaya.
Sementara itu Bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat khususnya warga surabaya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos hanya 97.981 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Masih jauh dari jumlah warga yang terdampak dan rentan terhadap kenaikan harga BBM subsidi ini.
Berdasarkan kondisi dan situasi tersebut diatas, PKS Kota Surabaya menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Menolak Kenaikan Harga BBM bersubsidi, nyusahno arek Suroboyo.
2. Mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk menyampaikan sikap menolak KENAIKAN Harga BBM Bersubsidi ke Pemerintah Pusat.
3. Bersama Fraksi PKS DPRD Surabaya, mendorong DPRD Kota Surabaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi.
4. Meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk membatalkan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi.
5. Meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo, melakukan efisiensi anggaran, yaitu memprioritaskan pos-pos anggaran untuk kepentingan masyarakat dan menghentikan anggaran yang tidak perlu, misal proyek IKN dan Kereta Cepat.
6. Meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah. Agar slogan Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat bukan hanya slogan semata.
-
Press rilis penolakan kenaikan harga BBM diakhiri dengan pembagian bensin pertalite kepada warga yang melintasi jalan depan kantor DPD PKS Surabaya. (BNW)
