Jakarta, NAWACITAPOST- Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono menduga ada beberapa oknum pejabat daerah di Papua yang ikut serta dalam membiayai kelompok Kriminal bersenjata atau KKB.

Terkait hal itu, Dave menyebutkan, aparat keamanan diharapkan dapat menelusuri informasi itu. Dalam diskusi bertajuk”Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua di Gedung DPR, Senayan, Kamis (23/9/2021).

“Ada dugaan pejabat-pejabat daerah di Papua masih turut’bermain’ di sana . Siapa dan jabatannya? Itu yang harus dilakukan oleh apparat keamanan untuk membukanya.

Sementara itu , laporan yang masuk di Komisi, banyak pejabat tinggi di Papua di tingkat I dan II membiayai Gerakan teroris (KKB) dengan memberikan senjata, uang bajkan mencari pelatih untuk melatih personilnya,” kata Dave.

Politisi Golkar ini mengaku, bahwa oknum pejabat itu disinyalir melatih personel KKB agar dapat melakukan penyerangan, serta perusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan berbagai macam kepentingan.

“Misalnya supaya mereka tidak mengganggu semua kebijakan atau pun juga urusan pimpinan daerah. Juga supaya dibakar sehingga ada alasan untuk membangun baru. Yang jelas mereka itu sekarang ini mendukung bahwa mereka juga bagian dari permasalahan, bukan bagian dari solusi,” imbuhnya.

Oleh karena itu, menurut Dave, kehadiran aparat TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) sangat penting di Papua. Tujuannya tentu untuk memantau dugaan keterlibatan pejabat tinggi daerah dan mengumpulkan data, sehingga lebih cepat untuk bisa memproses mereka secara hukum. “Jadi yang memang terbukti terlibat ya bisa segera di proses,” tegas Dave.

Dave juga meminta BIN, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendeteksi aliran dana yang membiayai aktivitas KKB. Tidak hanya itu, Dave melihat ada indikasi manuver dari Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk melakukan perubahan-perubahan dalam regulasi otonomi khusus (otsus). MRP ingin mendapat keleluasaan untuk mengelola dana otsus.

“Ini bukannya tidak baik untuk pemerintah atau jelek untuk daerah menentukan arah kebijakan. Akan tetapi ini penting untuk melakukan pengawasan agar jangan sampai penyelewengan terhadap dana, yang bertujuan untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat Papua, justru dibalikkan untuk mengeruk keuntungan pribadi,” kata Dave.

Dave menilai ada indikasi sosial media dan jaringan dari pergerakan OPM ini menggunakan mahasiswa jaringan dari pergerakan OPM ini menggunakan mahasiswa Papua, yang saat sedang menempuh, Pendidikan di Pulau Jawa. Pulau Sumatera atau diluar Papu, bahkan diluar Indonesia.

 

Mereka diminta untuk terus menyuarakan permasalahan yang sebenarnya tidak ada atau membesar besaran masalah. Menaikkan isu HAM, kesenjangan ekonomi dan mendramatisir situasi untuk menarik dukungan dari dunia internasional.

“Itulah pentingnya pemerintah daerah, BIN maupun KBRI memantau pergerakan mahasiswa agar mereka tetap fokus pada studinya, jangan terlibat dengan Gerakan-gerakan politik ,” kata Dave.

Lihat Video di NAWACITA TV di Bawah ini :

https://youtu.be/BfGCnC-9ftQ