Kamis, 4 Juni 2026

Lewat Pilpres 2024 Tak Bisa, KAMI Nafsu Berkuasa Mengorbankan Stabilitas Politik

Photo Author
Ronaldy, Nawacita Post
- Selasa, 6 Oktober 2020 | 11:46 WIB
Jakarta, NAWACITAPOST – Tanda-tanda Gatot Nurmantyo tak dipakai Jokowi dalam jabatan apapun. Ketika mantan Gubernur Jakarta memberhentikan jabatannya sebagai Panglima TNI. Padahal, saat itu kedinasan ketentaraannya masih 4 bulan memasuki masa pensiun. Alasan pemberhentian Gatot oleh Presiden Jokowi tak diumumkan ke publik. Memang itu tipikal keputusan yang diambil oleh suami dari Iriana terkait dengan pemberhentian jabatan seseorang yang kewenangan penuhnya ada pada Presiden tentu didasari dengan konstitusi yang berlaku. Lebih tepatnya, Jokowi tak mau mempermalukan Gatot, Anies, dan Rizal Ramli kalau keputusan pemberhentian mereka diumumkan kepublik.

Baca Juga : Presidium KAMI Dukung Rencana Buruh Mogok Kerja Nasional


KEMBALI kepada Gatot. Saat sebagai panglima TNI, yang penuh dengan daya tarik kekuasaan. Dielu-elukan prajurit. Nampaknya daya tarik itu ingin dibawa pada kelompok KAMI, pasca dirinya tak menjabat sebagai Panglima dan pensiun sebagai tentara. Berlabuhnya orang ini bersama Din Syamsuddin di KAMI. Menjadikan deretan nama barisan sakit hati bertambah.

Sistem komando yang diterapkan saat dirinya sebagai panglima. Tidak cocok diberlakukan di kelompok KAMI. Aspirasi, nampaknya cocok, kecuali ada yang mengerahkannya.

Masuknya, Gatot pada kelompok KAMI. Jelas, untuk persiapan menuju 2024, Namun secara konstitusi Pilpres. Hal tersebut keliru dan salah (kendaraannya KAMI, karena KAMI belum jadi Parpol). Menuju 2024 ada dua hal yang perlu dicermati ; pertama menunggu pinangan dari Parpol. Ini juga sulit, dan masing-masing Parpol pasti yang diusung adalah ketua umum atau kader utamanya.

Dipinang Partai Demokrat, tak mungkin terjadi. Sebab, di era Gatot sebagai Panglima, AHY diberhentikan dari dinas militer tanpa adanya pensiun. PDIP, Golkar, Nasdem, Gerindra, PKB, PAN, dan PPP jelas pintu pinangannya tertutup rapat. Yang paling mungkin PKS. Tentu mahar atau logistik di belakang layar yang dikeluarkan Gatot sangat besar, Itupun PKS harus menggandeng beberapa partai lain yang masuk parlemen senayan pada 2019. Itu mengacu pada UU ketentuan syarat Pilpres.

Sedangkan Tyasno Sudarto adalah Jenderal TNI (Purn) lulusan Akmil 1970. Kerap kali melakukan manuver politik, namun tidak menghasilkan apa-apa. Namanya hilang  begitu saja. Bisa dikatakan Tyasno disebut tragedi seorang jenderal.

Kemungkinan Gatot belajar dari seniornya ini. Makanya KAMI didirikan untuk mengambil alih kekuasaan. Caranya mungkin dengan menciptakan instabilitas politik. Penundaan Pilkada 2020, memaksakan deklarasi KAMI di daerah saat pandemi Covid 19, menganjurkan mogok buruh nasional, dan insiden di TMP Kalibata. Sepertinya, konflik horizontal yang masif dan berujung chaos. Itu mungkin tujuan utamanya.

 

Editor: Ronaldy

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

Musancab PDIP, Target Kembalikan 15 Kursi Dewan

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:39 WIB