Jakarta, NAWACITA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berharap agar Pemerintah Daerah (Pemda) serta aparat keamanan kepolisian dan TNI dapat mencegah penumpukan massa dari daerah ke Jakarta, 22 Mei 2019 mendatang saat pengumuman penghitungan suara KPU.

Menurutnya, permintaan itu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan massa di Jakarta saat pengumuman hasil pemilu nanti.

"Supaya tidak terjadi penumpukan massa, saudara-saudara sekalian dari daerah tolong ya Forkompimda, Pangdam, Kapolda jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta," kata Wiranto saat memberikan arahan pada Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Wiranto menjelaskan sinergi pemerintah pusat dan daerah adalah salah satunya dalam hal menyelesaikan permasalahan pemilu seperti sekarang ini. Daerah harus bantu untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa masalah perhitungan suara dalam pemilu seperti sekarang ini telah dilakukan secara berjenjang. Apalagi mengingat sedang menjalankan puasa pada bulan suci Ramadan ini.

"Kan bisa terjadi penumpukan massa jika daerah tidak bisa membendung mereka ke Jakarta. Nah jadi sinerginya di situ. Pusat dan daerah bersinergi agar mencegah adanya indikasi atau kecenderungan, atau risiko konflik sosial dengan cara mencegah mereka, atau selesaikan mereka di masing-masing tempat dulu. Di desa selesaikan. Enggak selesai, kecamatan selesaikan. Kabupaten atau kota selesaikan. Provinsi selesaikan sehingga tidak ada perembesan ke ibu kota," jelas Wiranto.

Menurutnya, pemilu sudah selesai dan sudah ada hasilnya. Karena itu tidak ada gunanya datang ke Jakarta.

Lebih dari itu, Wiranto mengingatkan persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal bagi Indonesia terlepas dari konflik sosial yang berkepanjangan. Beberapa konflik sosial yang tidak berlangsung lama di Indonesia, yakni agresi Belanda, pemberontakan PKI, peristiwa Malari, hingga reformasi.

Atas kondisi itu, Wiranto sepakat dengan segala upaya, salah satunya menyinergikan kekuatan pusat dan daerah untuk menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia agar terhindar dari konflik sosial.