Jakarta NAWACITA – Calon Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Pemilu 2019 di Indonesia terlah terjadi kecurangan. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia telah menjalani kampanye politik yang sangat berat dan penjang.

Hal disampaikan Prabowo kepada sejumlah media asing yang diundang capres nomor urut 02 tersebut di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin (6/5) malam.

Acara itu juga dihadiri Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Djoko Santoso, Direktur Kampanye BPN Sugiono, Direktur Luar Negeri BPN Irawan Ronodipuro, Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman Said, Tokoh Ekonomi Rizal Ramli, serta Anggota Dewan Pembina BPN Amien Rais

Prabowo menyebut agenda ini sebagai salah satu itikadnya untuk menjalin hubungan baik dengan media dan komunitas asing, terutama setelah ia menjalani masa kampanye Pilpres 2019.

“Pada intinya, kami mencoba untuk menjelaskan kepada warga dunia dan Indonesia tentunya bahwa kami mengalami pemilu dengan aksi kecurangan yang terbuka dan terbukti melenceng dari norma demokrasi,” katanya melalui keterangan pers, Senin malam (6/5/2019).

Ia membeberkan bahwa kecurangan masif yang dianggap sistemik oleh pihaknya tersebut terlihat dari pemberdayaan aparat kepolisian yang secara terang-terangan dan institusi pemerintahan seperti badan intelijen.

“Kami memiliki banyak bukti dan laporan. Kecurangan surat suara seperti surat suara yang sudah dicoblos sebelum pemilu misalnya yang ditemukan di Malaysia, dan berikutnya hal-hal lain,” jelasnya.

Mantan Danjen Kopassus ini mengaku sangat menyayangkan hal ini. Sebab, kata dia, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan bangsa Indonesia memilih demokrasi di tahun 1998.

Baginya, demokrasi adalah pergantian kekuasaan tanpa adanya kekerasan dan berlangsung dengan damai. Akan tetapi saat ini sistem demokrasi di Indonesia ada yang ingin merusak dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada oleh sekelompok orang.

“Tapi apa yang terjadi saudara-saudara, inilah yang terjadi di Indonesia. Keinginan 267 juta penduduk Indonesia sedang dilanggar dan dipisahkan. Karena itulah, kita tengah berusaha untuk menegakkan demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang benar, yang jujur, untuk mengubah sebuah sistem menjadi lebih baik kedepannya,” ucapnya