Jakarta, NAWACITA - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA mengusulkan adanya skenario pemilu nasional dan pemilu lokal yang berbeda, dikarenakan ada 'harga yang harus dibayar sangat mahal' dalam pelaksanaan Pemilu Serentak pada 17 April 2019 kemarin.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan lima kali pemilu, yaitu pemilu presiden, pemilu legislatif nasional (DPR dan DPD), pemilu legislatif lokal (DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota), pemilu serentak gubernur, dan pemilu serentak bupati/walikota.

"Pemilu bupati dan walikota harus dipisah dengan pemilu gubernur, untuk menghindari fenomena yang sama ketika pemilu serentak pilpres dan pileg digabung," kata Ardian dalam konferensi pers di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (2/5/2019).

Fenomena yang dimaksud oleh dia yakni pemilu serentak pada 17 April 2019 kemarin akhirnya membuat pemilu legislatif (DPR dan DPD) kalah pamor dibandingkan dengan pemilu presiden. Kesimpulan itu berdasarkan bukti bahwa percakapan publik hampir 70 persen didominasi oleh percakapan pilpres (survei LSI Denny JA).

Bukti lainnya adalah angka partisipasi publik yang berbeda antara pilpres dan pileg. Quick count menunjukkan golput pilpres hanya 19,24 persen, sementara golput pileg mencapai 29,68 persen.

Menurut Ardian, seharusnya pemilu legislatif sama pentingnya dengan pemilu presiden. Oleh karena itu harusnya ada kesetaraan antara kedua pemilu yang sama-sama penting tersebut.

"Selain itu, pemilu serentak juga memakan korban jiwa. Keterangan dari Sekjen KPU bahwa hingga kemarin terdapat 380 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 3.192 orang yang sakit. Terlalu mahal harga yang harus dibayar rakyat Indonesia dengan pelaksanaan pemilu serentak ini," ujarnya.

Disamping hal tersebut, Ardian menambahkan bahwa LSI Denny JA juga mencatat ada tiga fenomena penting lainnya yang terjadi di Pemilu Serentak 2019. Pertama, data dari pemilu ke pemilu pasca Orde Baru menunjukkan bahwa Pilpres 2019 adalah pilpres dengan partisipasi pemilih paling tinggi, atau pilpres dengan tingkat golput yang paling rendah.

"Pada Pilpres 2004, golput tercatat 23,3 persen. Pada 2009, angka golput naik sebesar 27,45 persen. Di 2014, golput kembali naik di angka 30,42 persen. Dan pada 2019 (hasil quick count), mereka yang golput justru mengalami penurunan, yaitu hanya 19,24 persen," tutur dia.

Fenomena kedua, Pilpres 2019 ternyata hanya mengubah 15 persen teritori dari dukungan Jokowi maupun Prabowo di Pilpres 2014. Pada Pemilu 2014, Jokowi tercatat menang di 23 provinsi di Indonesia. Dan Prabowo menang di 10 provinsi di Indonesia.

Pada pilpres 2019, dari data quick count, Jokowi mampu menang di 21 provinsi di Indonesia. Sementara Prabowo menang di 13 provinsi di Indonesia (pada 2019 tercatat ada tambahan 1 provinsi yaitu Kalimantan Utara).

Pada Pilpres 2019 pun, ada 4 provinsi yang pada Pilpres 2014 dimenangi oleh Jokowi, kini dimenangkan oleh Prabowo. Keempat provinsi tersebut adalah Provinsi Bengkulu, Jambi, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Sementara ada satu provinsi yang pada Pilpres 2014 dimenangi oleh Prabowo namun kini dimenangkan oleh Jokowi, yaitu Provinsi Gorontalo. Dukungan dari wilayah yang lain cenderung sama dengan peta dukungan pada pilpres 2014. Bedanya adalah adanya peningkatan dukungan dari wilayah- wilayah tertentu.

"Misalnya ada peningkatan dukungan Jokowi di Jawa Timur dan Jawa Tengah dibandingkan perolehannya pada pemilu 2014. Prabowo juga mengalami peningkatan dukungan di Aceh, Sumatera Barat, dan Riau dibandingkan dengan pemilu 2014," imbuhnya.

Dan fenomena ketiga, yakni Pemilu 2019 menunjukkan ada pembelahan dukungan berdasarkan identitas dan paham keagamaan di sejumlah wilayah. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan mutlak Jokowi di wilayah-wilayah yang merupakan basis pemilih minoritas seperti di Bali, Sulawesi Uraea, Papua, Papua Barat dan Kalimantan Barat.

"Sementara Prabowo juga menang telak di sejumlah wilayah yang merupakan basis pemilih Islam seperti di Aceh, Sumatera Barat dan Riau," tukas Ardian.

Red: Man