Jakarta NAWACITA – Perolehan suara Pilpres 2019, dari hasil Quick Count yang sudah mencapai 100 persen, terlihat suara Jokowi-Ma’ruf unggul di 21 Provinsi, sementara Prabwo-Sandi menguasali 13 Provinsi.

TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi-Ma’ruf menyadari suaranya tertinggal jauh Provinsi Sumatera Barat, tetapi pihaknya percaya bahwa peta politik dalam tahun-tahun ke depan akan berubah.

TKN Jokowi-Kiai Ma’ruf memastikan akan tetap memperhatikan Sumatera Barat (Sumbar) usai Pemilu. Kepastian ini karena, perolehan suara Jokowi-Kiai Ma’ruf di Sumbar tidak begitu membahagiakan.

"Kami meyakini dengan memberikan perhatian kepada kebudayaan Minang dan menghormati kepeloporan para cendekiawan dan pahlawan nasional dari Sumatera Barat, lambat namun pasti, akan mengubah cara pandang dan pemikiran rakyat Sumbar. Semua bagian dari pendidikan politik,” kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu (21/4).

Hasto menegaskan, PDI Perjuangan masih berkeyakinan akan kuatnya akar sejarah Megawati Soekarnoputri dan almarhum Taufiq Kiemas dengan masyarakat Sumbar.

"Anggap saja selama kampanye yang lalu, adanya awan yang menutupi, membuat PDI Perjuangan belum masuk ke hati dan pikiran masyarakat Sumbar. Kami hormati keputusan mereka. Inilah indahnya demokrasi," jelasnya.

Lebih lanjut Hasto mengungkapkan, pihaknya percaya bahwa peta politik dalam tahun-tahun ke depan akan berubah.

"Sebab masyarakat Sumbar itu sebenarnya open mind, melahirkan banyak pahlawan nasional, dan cendekiawan berpikiran kebangsaan dengan tradisi ke-Islam-an yang kuat dan berkemajuan. Apa yang terjadi merupakan proses dialektis sebagai bagian pendidikan politik rakyat," katanya.

Begitupun di Sumatera Utara, suara Jokowi-Ma’ruf pun kurang menyenangkan. Bahkan perolehan suara yang kalah dari Prabowo-Sandi ini berdampak, bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati.

Terkait surat permohonan pengunduran diri Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution yang beredar dan kini viral di media sosial, Penasihat Hukum Pemerintah Kabuten Mandailing Natal (Madina), Ridwan Rangkuti mengatakan, surat itu dibuat karena kekecewaan Dahlan terhadap masyarakat Madina yang mayoritas tidak memilih Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Padahal Jokowi dinilai sudah berkontribusi besar dalam pembangunan Madina.

Dahlan merupakan Ketua Dewan Penasihat Nusantara Untuk Jokowi (N4J), untuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

"Bahwa surat tersebut adalah surat biasa sebagai bentuk kekecewaan Dahlan Hasan Nasution kepada sebagian besar warga Madina yang tidak memilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam Pilpres tanggal 17 April 2019 yang lalu," ujar Ridwan.

Menanggapi hal ini, Jubir TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, mengatakan, Dahlan Hasan Nasution tak perlu sampai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Mandailing Natal.

"Sebaiknya Pak Bupati Mandailing tidak perlu mundur. Tetap Bekerja lah untuk rakyat Mandailing Natal," kata Ace, dikutip dari Kompas.com, Senin (22/4).

Ace mengatakan, pengunduran diri itu merupakan hak Bupati Mandailing Natal. Namun, ia menegaskan, Jokowi dan TKN tak pernah meminta kepala daerah untuk mundur.

"Yang jelas Pak Jokowi atau TKN tidak pernah memiliki perjanjian kalau Kepala Daerah yang di daerahnya Pak Jokowi kalah, mereka harus mundur," ujarnya.

Ace menyakini, dukungan Bupati Mandailing Natal itu bersifat pribadi, bukan atas nama kepala daerah.

"Dukungan itu karena memang Pak Jokowi telah berbuat banyak kepada daerah tersebut untuk terus membangun dan memperhatikan masyarakat," pungkasnya.