NAWACITAPOST.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Surabaya mendorong adanya penambahan daerah pemilihan (dapil) dan jumlah kursi DPRD Surabaya. Dorongan ini muncul lantaran komposisi dapil dan kursi legislatif yang ada saat ini dinilai sudah tak sebanding dengan jumlah penduduk yang kini melampaui 3 juta jiwa.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, menegaskan bahwa penataan ulang dapil menjadi kebutuhan mendesak agar representasi politik lebih proporsional di tiap wilayah.
“Kami berharap ada penambahan kursi karena beberapa area di kota ini sudah tidak proporsional. Contohnya di Dapil 5, jarak wilayahnya sangat jauh, dari Romokalisari sampai Wiyung. Maka rasional kalau jumlah kursi ditambah,” tegas Akmarawita usai menerima kunjungan KPU Surabaya, Selasa (7/10/2025).
Golkar Surabaya, lanjutnya, mengusulkan agar jumlah dapil ditambah menjadi 7 hingga 9 wilayah, dari yang saat ini masih enam. Usulan tersebut dinilai realistis untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kompleksitas wilayah di Kota Pahlawan.
“Harapan kami, peningkatan jumlah dapil dan kursi ini bisa menjadi agenda khusus oleh KPU untuk diteruskan ke KPU Provinsi dan KPU RI. Prosesnya memang panjang, tapi semakin cepat semakin baik karena partai butuh kepastian untuk memanaskan mesin politiknya,” ujarnya.
Menurut dr. Akma—sapaan akrabnya—dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 3,06 juta jiwa, maka jumlah kursi ideal di DPRD seharusnya berkisar 55 kursi.
“Kalau kita lihat data sementara, tahun 2024 saja yang ber-KTP sudah 3 juta lebih. Jadi rasional kalau 55 kursi. Dengan tambahan kursi, kami di Golkar tetap menargetkan peningkatan perolehan hingga dua kali lipat dari periode sebelumnya,” jelasnya.
Selain menyuarakan penambahan dapil dan kursi, Golkar Surabaya juga mengapresiasi langkah KPU Surabaya yang tengah melakukan safari politik lintas partai untuk menyerap masukan sebelum penataan ulang dapil dilakukan.
“Saya bersyukur teman-teman KPU mau turun langsung. Masukan dari semua partai akan menjadi suara yang bisa didengar KPU pusat. Harapan kami juga DPR RI memfasilitasi agar keputusan penambahan dapil dan kursi bisa segera jelas,” kata Akmarawita.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Surabaya, Soeprayitno, menegaskan bahwa kegiatan silaturahmi ke partai-partai politik merupakan langkah awal untuk menghimpun aspirasi sebelum penyusunan kajian resmi terkait dapil dan alokasi kursi.
“Kami belum bisa bicara banyak karena Undang-Undang Pemilu yang baru masih dibahas di DPR RI. Nanti setelah ada regulasinya, baru KPU kabupaten/kota bisa menyusun kajian dapil dan kursi,” ujarnya.
KPU Surabaya memastikan, seluruh masukan partai politik akan dihimpun dan dijadikan bahan pertimbangan ketika tahapan resmi telah dibuka. Isu penambahan dapil dan kursi legislatif di Surabaya pun diprediksi bakal menjadi agenda strategis menjelang Pemilu 2029, seiring dengan meningkatnya beban representasi setiap wilayah di kota metropolitan ini. ***
