Masyarakat tahu, putusan MK nomor 90 yang membuat pintu masuk gibran untuk menjadi calon wakil presiden, dan putusan yang dilahirkan itu secara jelas jelas oleh MKMK sebagai pelanggaran kode etik yang berat.
"Putusan itu logikanya cacat, karena hakimnya cacat, dan tidak masuk logika kita,"
Kemudian seolah diterima sebagai Wapres dan dielu-elukan dan disambut dengan meriah. "Artinya, mental kolusi dan nepotis itu sudah disetujui oleh pak prabowo dan seluruh partai-partai koalisinya," kata Petrus.
"Kalau pintu masuknya sudah kolusi dan nepotis, pasti cara yang sama akan dipakai terus jika Prabowo dan Gibran memimpin negara ini," keluhnya.
"Makanya saya meragukan komitmen-komitmen mereka, orasi orasinya yang yang muluk-muluk, yang mengatakan mau memberi makan puluhan juta bayi atau anak-anak Indonesia, termasuk yang masih ada dalam kandungan ibunya, ketika di depan dialog, dananya itu didapat dari bocoran-bocoran," kata Petrus.
"Saya nggak yakin, sekarang aja uang bocoran nggak diurus, nggak diselesaikan kok," ungkapnya.
"ini semua hanya lip service, kotbahnya berapi-api tapi anehnya kok banyak masyarakat banyak yang terkecoh," aku Petrus menyayangkan.
Disini, Petrus mengajak masyarakat untuk cerdas dan kritis terhadap program-progam Capres-Cawapres.
"Ini bukan tentang Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, atau Anies Muhaimin, tetapi ini tentang bangsa Indonesia kedepan,"
Nah, di antara tiga kandidat, dengan terus terang Petrus Loyani mengaku dirinya hanya percaya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk memimpin Indonesia kedepan.
"Yang terbaik dari ketiganya adalah memang ganjar dan pak Mahfud, boleh di uji latar belakang dan rekam jejak beliau-beliau itu," ucapnya.
"Ada nggak mereka melakukan korupsi atau pernah dengar nggak beliau kena kasus hukum, tidak ada, beliau-beliau paling bersih," sebut Petrus.
Kemudian, programnya juga realistis dan tidak muluk-muluk. Misalnya untuk program hukum, pak Mahfud akan memberantas korupsi dan menegakkan hukum.
"Saya percaya, itu pemikirannya pasti bersifat holistik bukan parsial. Tidak hanya bersifat mengejar dan makan uang rakyat, tapi juga pasti menangkap dan menghukum," katanya.
"Nah untuk mewujudkan penegakan hukum, maka manusia-manusia APH-nya harus diperhatikan. Bahkan seluruh birokrat, seluruh ASN itu juga harus diperhatikan kesejahteraannya, bisa melalui pendidikannya, penambahan gaji, juga fasilitas," jelas Petrus.