'Diduga' pindahkan Suara: PPK Kenjeran Diadukan, Juliana Evawati dalam Sorotan

NAWACITAPOST.COM - Sebuah pernyataan yang viral di media sosial menyoroti dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum 2024, yang melibatkan Juliana Evawati, seorang calon legislatif dari Partai Amanat Nasional.

Moch Sholeh, seorang tokoh yang menjadi sorotan atas pernyataannya, mengungkapkan bahwa Afifah, seorang caleg partai tersebut, mengadukan adanya dugaan pemindahan suara dari partai ke calon legislatif nomor urut satu, yang diduga dilakukan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kenjeran.

"Dugaannya adalah Suara partai pindah ke nomor urut satu," ungkap Moch Sholeh, menyoroti perpindahan suara yang mempengaruhi posisi afifah dalam hitungan suara.

Baca Juga: Kalahkan Petahana, Crazy Rich Surabaya Tom Liwafa Melenggang ke Senayan

"Ada 186 Suara partai yang pindah, mencolot ke caleg nomor urut satu," tambahnya.

Sholeh menegaskan bahwa kasus ini merupakan pidana pemilu yang serius dan meminta agar pihak berwenang, termasuk Bawaslu Kota Surabaya, untuk bertindak tegas.

Menurutnya, transparansi dan kejujuran dalam proses pemilu adalah hal yang mendasar untuk menjaga integritas demokrasi.

Baca Juga: Putra Wawali Surabaya, Arjuna Rizki Dwi Krisnayana dipastikan menduduki Kursi Yos Sudarso

"Kenapa harus dipenjara? Supaya ini menjadi pelajaran. Tentu siapa yang menang silakan, yang penting menang itu fair, tidak boleh melakukan kecurangan," tandasnya.

Dalam konteks ini, Sholeh menekankan pentingnya peran Bawaslu Kota Surabaya dalam menangani dugaan kecurangan tersebut.

"Seperti biasa, teman-teman, no viral no justice. Bantu memviralkan konten ini supaya Bawaslu Kota Surabaya tegas, supaya Bawaslu Kota Surabaya kenceng tidak masuk angin," serunya.

Baca Juga: Penggelembungan Suara di Dapil 3 Surabaya, AH Thony: Periksa PPK, Panwas dan Caleg terlibat!

Sholeh juga mendorong agar siapa pun yang menemui praktek-praktek kotor dalam proses pemilu untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang, sehingga pelaku kecurangan dapat diadili secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

***