Seluruh Bawaslu Kota Kabupaten Se Riau Harus Mampu Menyusun Keterangan Tertulis Sengketa PHPU Di MK

 

“Bawaslu Kabupaten/Kota Harus memiliki pemahaman tentang teknis penyusunan peterangan tertulis dan punya standar sama dalam membuat keterangan tertulis dalam perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi,"ujarnya.

 

Menurutnya kesiapan tersebut dimulai dengan pengumpulan bukti serta akses ke Form A (formulir hasil pengawasan) Papar Indra saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Regulasi Hukum Bawaslu sebagai pemberi keterangan tertulis di MK dalam perselisihan hasil Pemilu Tahun 2024.

 

Baca Juga : caleg-dprd-riau-budiman-hadiri-pembekalan-korcam-kordes-saksi-pemenangan-capres-cawapres-prabowo-gibran-dapil-rokan-hulu

Indra juga mengingatkan jajaran Bawaslu kab/kota yang ada di Prov.Riau untuk mempersiapkan segala bukti yang ada. Hal ini agar dalam pemberian keterangan tertulis bisa maksimal.

 

“Sekarang Kita sudah memasuki tahapan yang rawan terjadinya perselisihan Pemilu, surat-surat baik berupa surat pencegahan, pengawasan, atau keterangan yang pernah dikirimkan harus tercatat dengan sebaik mungkin. Kita masih punya waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti,” pinta lelaki yang akrab di sapa bang Indra Nasti tersebut.

 

Sebaik apapun penulisan keterangan tertulis tanpa makna isi yang tidak substansial, maka kita juga gagal dalam membuat keterangan tertulis yang sempurna.

 

Baca Juga : proses-pelantikan-ratusan-ribu-kpps-di-riau-untuk-mengawal-pemilu-14-februari-2024-di-belasan-ribu-tps

 

"Makanya seorang pengawas Pemilu harus akuntabel, harus menyusun sebaik mungkin, mendokumentasikan setiap langkah pengawasannya di daerah tugasnya masing-masing agar nantinya bisa menjadi lampiran bukti-bukti dalam keterangan tertulisnya," ucap Indra.

 

Sumber Media Center Riau