NAWACITAPOST.COM - Pembelian mobil baru tidak seharusnya berhenti pada proses serah terima unit. Konsumen juga membutuhkan kepastian mengenai dokumen kendaraan, mulai dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), hingga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Persoalan administrasi ini menjadi perhatian setelah seorang konsumen Jaecoo mengungkapkan keluhannya melalui media sosial Threads.
Dalam unggahannya, akun Threads bernama rardi*** menyampaikan telah membeli mobil Jaecoo melalui salah satu diler di kawasan Sunter pada Juli 2026. Namun, hingga November 2026, pemilik kendaraan tersebut mengaku belum menerima pelat nomor, STNK, maupun BPKB.
Ia juga menyebut sudah berupaya menghubungi sales dan supervisor diler untuk meminta kepastian, tetapi belum memperoleh jawaban yang diharapkan.
"Jadi saya beli mobil jaecoo dari dealer sunter sejak bulan Juli 2026, sampai saat ini saya belum mendapatkan plat no, stnk dan bpkb." tulis akun tersebut yang dilihat Minggu (8/11/2026).
Konsumen tersebut bahkan mengaku komunikasi melalui pesan pribadi tidak mendapatkan tanggapan. Ia juga menyampaikan bahwa kolom komentar Instagram yang sebelumnya digunakan untuk berkomunikasi telah dibatasi.
"Setiap saya chat SPV dan Sales semuanya gaada yang balas dan hanya berakhir di read saja, sudah 4 bulan dan saya masih belum mendapatkan kepastian apapun." Keluhnya.
Keluhan itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pelayanan konsumen setelah transaksi pembelian kendaraan selesai dilakukan.
Perlu dicatat, informasi tersebut masih berdasarkan pengakuan pemilik akun di media sosial dan belum dapat dianggap sebagai gambaran umum pelayanan seluruh jaringan diler Jaecoo.
Penyebab keterlambatan dokumen juga belum diketahui. Proses penerbitan dokumen kendaraan melibatkan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan oleh instansi berwenang, sehingga perlu dipastikan terlebih dahulu pada tahap mana kendala terjadi.
Meski demikian, persoalan ini mengingatkan bahwa kepastian administrasi merupakan bagian penting dari pengalaman konsumen dalam membeli kendaraan.
Baca Juga: Misi Pemadaman Karhutla Berdarah, HLO Helikopter Water Bombing Ditemukan Gugur di Sungai Barito
STNK dan TNKB berkaitan dengan identitas serta legalitas operasional kendaraan, sedangkan BPKB merupakan dokumen bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Polri.
Dalam layanan resminya, Polri menjelaskan bahwa BPKB merupakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan penerbitannya dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polri.
Dengan demikian, konsumen perlu memperoleh penjelasan mengenai tahapan pengurusan, dokumen yang dibutuhkan, serta perkiraan waktu penyelesaiannya.
Hal ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 mengatur hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya.
Baca Juga: Catatan Berulang Kelistrikan Wuling Air ev: Dari Fuse PDU Meluas hingga Speedometer Mati Total
Sementara Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi secara benar dan melayani konsumen secara benar dan jujur.
Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi yang terbuka antara pelaku usaha dan konsumen. Ketika dokumen belum selesai diproses, penjelasan mengenai penyebab keterlambatan dan estimasi penyelesaian menjadi hal yang dibutuhkan, bukan sekadar membiarkan konsumen menunggu tanpa kepastian.
Bagi industri otomotif, pelayanan tidak hanya dinilai dari kualitas kendaraan maupun proses penjualan. Kemampuan jaringan diler dalam menangani pertanyaan, keluhan, dan kebutuhan administrasi konsumen juga menjadi bagian dari kepercayaan pelanggan.
Karena itu, keluhan yang disampaikan konsumen tersebut perlu mendapat perhatian dan klarifikasi dari pihak terkait. Jaecoo Indonesia maupun diler yang disebut dalam unggahan perlu memberikan penjelasan mengenai prosedur pengurusan dokumen dan saluran pengaduan yang dapat digunakan konsumen.
Pada akhirnya, konsumen tidak hanya membutuhkan mobil yang sudah diserahkan, tetapi juga kepastian mengenai dokumen kepemilikannya. Transparansi dan komunikasi setelah transaksi merupakan bagian dari pelayanan yang tidak semestinya diabaikan.(***)