Jakarta, NAWACITAPOST.COM - Jumlahnya 2500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) Miliar Rupiah atau 2,5 Triliun Rupiah telah digelontorkan Gubernur Anies Baswedan melalui APBD Jakarta. Duit sebanyak itu katanya untuk membayar fee penyelenggaraan Formula E yang akan dihelat pertengahan 2022.
Baca Juga : Diduga Anies Libatkan Elit Politik, Ferdinand Desak KPK Bongkar Korupsi Formula E
Gawean itu dari awal melibatkan 100 persen Pemprov Jakarta, tanpa dilibatkannya Pemerintah Pusat. Maka, dengan percaya diri Anies mulai menata ajang gelaran balap mobil tersebut. Ia memerintahkan anak buahnya membersihkan lokasi sekitar Monas. Pohon-pohon yang fungsinya sebagai paru-paru Jakarta ditebang habis tanpa tersisa. Anggaran untuk tebang pohon saja mencapai miliaran rupiah.
Di tengah perjalanan, rupanya gelaran ini selain mengundang polemik, juga sempat terdengar kabar tak kunjung jadi. KPK menduga adanya hal kejanggalan aneh yang tak biasa. Ditambah dua partai PDIP dan PSI menyoroti perhelatan yang memboroskan APBD Jakarta tak bermanfaat banyak.
Ketika dua partai ini mengajukan hak interpelansi. Anies mengumpulkan partai yang mendukung gawean ini di rumah dinasnya. Tak sampai disitu. Anies pun meminta bantuan guru politiknya yang juga penguasa besar era orde baru. Wakil Presiden 10 dan 12 Jusuf Kala (JK) yang juga pembela utama kelompok Taliban di Afganistan, dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh (SP). Bantuan dua orang ini kepada Anies, tentu ada maksud- maksud tertentu.
Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) diutus JK membantu Anies. Sedangkan SP mengutus Bendahara DPP Partai Nasdem, Ahmad Sahroni.
Kedua orang suruhan JK dan SP ini, ternyata memang aktif sebagai pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat. Bamsoet Ketuanya, Sahroni Bendahara. Namun, untuk ketua panitia penyelengara Formula E dipercayakan ke Sharoni, dan Bamsoet pembinanya. Begitulah skenario dirancang oleh JK dan SP.
Walaupun Bamsoet dan Sahroni berbalut IMI untuk membantu Anies. Nuansa politisnya kental melekat. Maklum, bagi JK dan SP, dua suruhannya ini harus menyelematkan ANies dari usutan KPK. Sebab, hanya Anies yang bisa diatur untuk Pilpres 2024. Dan, kepentingan dua orang ini hanya bisa diamankan oleh Anies, bila terpilih di 2024.
Lalu, Bamsoet punya tugas khusus melobi Jokowi agar terlibat membantu gawean ini, maka jubah Ketua MPR, dipakai Bamsoet, tetapi lagi-lagi Bamsoet bertepuk sebelah tangan alias tak berhasil menemui Jokowi.
Malah Istana melalui Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini menyatakan, formula E urusannya pemprov Jakarta, pusat tak terlibat.
Pernyataan Faldo itu menghentak kubu JK dan SP. Sebab, jika Jokowi tak berhasil ditemui, dan dugaannya KPK akan menetapkan tersangka ajang gelaran formula E, maka Anies bakal terseret.
Hal itu akan mengubur impian dan angan-angan JK dan SP untuk mengatur republik ini lewat Anies tak tersampaikan.
