" Ketika anggota diwajibkan Swab PCR, masyarakat dan dinas yang diundang kekantor dewan tidak ada kewajiban untuk melakukan hal yang sama. Ini kan lucu, seolah dewan dikorbankan," Urainya.
Supaya tidak terjadi kerancuan, Imam berharap pimpinan membuat kebijakan yang tegas.
" Kalau memang semua harus daring, ya kita sepakati. Tapi harus diingat pula kualitas dan efektifitas rapat-rapat tersebut. Bila disepakati semua harus daring ya wajib diadakan perbaikan. Masak rapat harus putus sambung karena zoom gratisan yang putus disaat menit ke 45 ?" usulnya.
Kekecewaan juga diungkapkan wakil ketua komisi A Camelia Habiba. Ia menilai, sikap pimpinan dewan tidak bijak.
" Jika memang akurasi swab antigen diragukan, seharusnya dinas kesehatan (dinkes) juga tidak menggunakan swab antigen. "Sekalian dihapus saja kalau begitu,” tegas politisi PKB tersebut. (BNW)