Tolak RUU Penyiaran, PWI Nganjuk dan IJTI Korda Majapahit Lakukan Aksi Demo dan Tabur Bunga di Depan DPRD

NAWACITAPOST.COM - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nganjuk dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinator Daerah (Korda) Majapahit, melakukan aksi demo dan tabur bunga di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, pada Rabu (22/5/2024).

Informasi yang dihimpun wartawan Nawacitapost.com para wartawan dan jurnalis yang tergabung dalam organisasi profesi PWI dan IJTI, melakukan aksi demo dan tabur bunga, adalah untuk menolak Rancangan Undang-undang (RUU) penyiaran yang dinilai akan mengancam kemerdekaan pers.

Baca Juga: PWI Nganjuk dan HMI Gelar Pelatihan Jurnalistik, Ini yang Diharapkan

Ketua PWI Nganjuk Bagus Jatikusumo ketika diwawancarai tim awak media (Foto Sakera Nawacita )

Ketua PWI Nganjuk Bagus Jatikusumo ketika diwawancarai mengatakan, ada tiga tuntutan dari kawan-kawan PWI dan IJTI, terkait dengan Tolak RUU penyiaran dikarenakan ada beberapa pasal yang akan mengancam kemerdekaan atau kebebasan pers.

"Karena pasal-pasal ini yang nantinya akan mengebiri jurnalistik, antara lain adalah untuk liputan investigasi, dan ini adalah marwah wartawan," kata Bagus Jatikusumo kepada tim awak media.

Baca Juga: Peringatan HPN 2024, PWI Nganjuk Gelar Khotmil Qur'an

Bagus Jatikusumo menambahkan, ketika ini di berangus atau tidak diperbolehkan hal ini akan menjadikan keterbatasan wartawan untuk mengekspresikan karya-karyanya demi keterbukaan informasi yang juga dilindungi hukum.

Aksi tabur bunga yang dilakukan oleh PWI dan IJTI ketika menolak RUU penyiaran (Foto Sakera Nawacita )

"Di pasal yang lain juga ada pengambilan posisi dewan pers yang akan dialihkan di komisi penyiaran, bahkan ketika ada sengketa-sengketa pers akan dibawa ke ranah hukum atau di meja hijau, karena dimasukkan di dalam undang-undang ITE," imbuh pria yang akrab disapa Bagus.

Baca Juga: Terpilih Jadi Ketua PWI Nganjuk, Bagus Jatikusumo Bakal Perkuat Sinergi dengan Semua Stakeholder

Lanjut Bagus, RUU Penyiaran tersebut juga bertentangan dengan Marwah Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang merupakan amanat reformasi.

"Ketika amanat reformasi ini dikhianati, kita sebagai representative dari PWI dan IJTI untuk melawan," ujar Bagus dengan nada keras dan tegas.

Baca Juga: Seminar Bersama PWI, IJTI dan LSM FRJM Jombang, Ini Ketua Dewan Pers