NAWACITAPOST.COM - Ada pendukung fanatik Joko Widodo (Jokowi) yang mempersoalkan opini politik saya sebelumnya, yang saya beri judul Masa Bodoh dengan Akur atau Tidaknya Jokowi dan Prabowo. Menurutnya, pendapat saya itu seolah memberi kesan bahwa persatuan antara kedua elit politik tersebut tidaklah penting. Baginya, kesejahteraan rakyat tanpa persatuan adalah nonsense (omong kosong).
Lalu, bagaimana saya menanggapi pernyataan teman sesama penulis yang sampai saat ini belum siuman dari "kemabukan cinta butanya" pada Jokowi?
Begini, saya haqul yakin dia sebenarnya tidak benar-benar memahami maksud dan inti dari opini yang saya tulis itu. Saya menulis judul demikian bukan berarti menafikan pentingnya persatuan nasional, terutama persatuan antar pemimpin nasional seperti Jokowi dan Prabowo Subianto.
Sebagai anak bangsa yang menghormati dan menghargai perjuangan para pahlawan, tentu saya sangat menginginkan dan berusaha menjaga persatuan. Ada kaidah fiqih yang berbunyi Al-Ittihadu quwwah (Persatuan itu kekuatan, dan kenikmatan ada dalam persaudaraan). Al-Ittihadu asasunnajah (bersatu adalah pangkal keberhasilan).
Baca Juga: Atlet PON Karawang Sukses Raih Medali, Pemkab Guyur Bonus
Akan tetapi, jika persatuan tersebut hanya akan menghasilkan malapetaka bagi bangsa dan negara, lalu untuk apa kita mendukungnya? Singkatnya, Jokowi ingin bersatu dengan Prabowo karena ingin menyelamatkan diri dan keluarganya dari jerat hukum jika nantinya tak lagi berkuasa. Kalau niatnya demikian, apa alasan bagi kita untuk mendukungnya?
Syukurlah, bila kita cermati situasi politik mutakhir di detik-detik menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, kepalsuan persatuan antara keduanya nampak sekali terlihat. Apakah benar demikian? Ya, lihat saja tanda-tanda hubungan mereka (Jokowi dan Prabowo) yang mulai merenggang.
Pertama, kita baru saja mendengar dari berbagai media bahwa Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mulai memberikan pernyataan terbuka bahwa Gerindra meminta ekspor pasir laut yang diputuskan Jokowi ditunda. Sekjen Partai Gerindra juga meminta agar Presiden Jokowi mendengar pendapat para pakar dan pihak-pihak yang menentang ekspor pasir tersebut karena dianggap membahayakan ekologi laut.
Bagi kita yang memahami karakter Prabowo, tentu akan dengan mudah melihat sikap nyata Prabowo terkait ekspor pasir laut melalui pernyataan Sekjen Gerindra tersebut. Percayalah, sangat mustahil Sekjen Gerindra akan berani memberikan pernyataan yang bertentangan dengan Jokowi tanpa restu dari Prabowo.
Kedua, yang sangat mengejutkan adalah pernyataan Jokowi yang tiba-tiba menyatakan secara terbuka bahwa ia tak mau buru-buru memindahkan ibu kota ke IKN. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa dirinya akan segera berkantor di IKN sebelum masa jabatannya berakhir.
Ini berarti Jokowi mulai ragu terhadap kesetiaan Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto, padanya. Pernyataan ini seolah menunjukkan bahwa Jokowi meragukan apakah Prabowo benar-benar akan menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia yang baru. Karena keraguan inilah, Jokowi tidak mempersoalkan proses penandatanganan Keppres tentang IKN.
Ketiga, maraknya perbincangan di media sosial tentang akun Fufufafa yang mengungkap pergerakan klandestin Gibran Rakabuming Raka terhadap Prabowo dan keluarganya tentu sedikit banyak akan mempengaruhi suasana kebatinan Prabowo dan keluarganya. Pendukung Jokowi atau Gibran mungkin akan mengelak dengan mengatakan, "Itu kan masa lalu," tetapi penghinaan tingkat tinggi terhadap seseorang sering kali meninggalkan jejak dalam hati dan pikiran orang yang terhina tersebut.
Perbedaannya hanya pada bagaimana orang yang terhina menyikapinya. Ada yang memaafkan namun membiarkan proses hukum tetap berjalan, ada juga yang memaafkan tanpa memproses hukum namun tetap menyimpan sebagai catatan hitam. Dan ada pula yang tidak mau memaafkan dan kemudian membalas dengan lebih keras.