Dalam mengurangi kerentanan dan potensi risiko ini perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas melalui program-program penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) pada bidang kebencanaan.
“Dalam PRN (Prioritas Riset Nasional), kita mengenal program InaTEWS 2020-2024 yang terdapat roadmap riset-riset kajian risiko bencana. Ini menjadi titik awal berbagai pengembangan teknologi kebencanaan ke depan, pengembangan teknologi khususnya mitigasi bencana alam tanpa pemahaman atas bencana itu sendiri bisa berpotensi menimbulkan masalah dan menjadi salah fokus,” jelas Kepala BRIN dalam Webinar Kebijakan dan Strategi Riset, serta Inovasi Teknologi Kebencanaan, Kamis (19/08/2021).
Simak berita lainnya di YouTube kami !
https://youtu.be/1-jrU8qBeqI
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko kemudian melanjutkan kajian risiko kebencanaan menjadi hal yang sangat krusial sebagai pemetaan untuk dapat diprioritaskan dalam pencegahan dan penanganan, mengingat luasnya wilayah Indonesia. Maka diperlukan upaya bersama untuk mengembangkan teknologi multifungsi yang dapat mengeksplorasi potensi bisnis kolaborasi, sehingga mendapatkan dukungan multi pihak menjadi sangat penting.
“Kita juga harus memperhatikan global engagement, bagaimana kita melakukan kolaborasi bersama mitra global khususnya negara-negara tetangga kita untuk mendapatkan data dan pemahaman yang lebih baik, sebab bencana tidak ada batas negara,” ujar Handoko.
Selanjutnya kepala BPPT, Hammam Riza mengatakan BPPT tidak pernah lelah untuk berinovasi dan mengawal penerapan teknologi kebencanaan di tanah air, salah satunya dengan menggiatkan ekosistem inovasi di bidang ini bersama dengan stakeholders lainnya. Selama 43 tahun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terus berinovasi di bidang riset dan teknologi kebencanaan.
“Kerugian dari bencana dapat diminimalisir dengan membuat permodelan berdasarkan data lokasi dan time series yang diperoleh, sehingga dapat kita olah menggunakan bantuan teknologi kecerdasan artifisial, itu semua telah diterapkan BPPT melalui PEKA API dan PEKA Tsunami,” terang Kepala BPPT.
Ia menilai peningkatan frekuensi bencana di Indonesia mengakibatkan kerugian berupa perlambatan ekonomi, sedangkan pemerintah di masa pandemi ini memiliki program besar untuk melakukan pemulihan ekonomi di semua sektor. Oleh karenanya kita bersama harus berusaha untuk memprediksi bencana bahkan meminimalisir dampaknya.