NAWACITAPOST.COM — Di tengah dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, menegaskan komitmen pantang surut pemerintah untuk mengawal kredibilitas serta keberlanjutan fiskal nasional.
Ketegangan pasar finansial dunia dijawab dengan benteng disiplin fiskal yang kokoh, konsistensi arah kebijakan, dan komitmen komunikasi publik yang transparan.
Sikap tegas dan penuh keyakinan tersebut disampaikan langsung oleh Menkeu Suahasil Nazara dalam sesi wawancara eksklusif program Insight with Haslinda Amin di Bloomberg TV, Jakarta, Jumat (2/10/2026), sebagaimana dihimpun dari laman resmi Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Gempur Jalur Tikus Indonesia-Malaysia, Bea Cukai Entikong Gagalkan Penyelundupan Barang Haram
Suahasil menggarisbawahi bahwa fondasi kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia bukanlah sesuatu yang terbangun dalam semalam, melainkan hasil dari perjuangan panjang dan rekam jejak yang teruji selama puluhan tahun.
Komitmen baja ini akan terus dipertahankan demi memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi perisai yang sehat dan andal.
“Indonesia telah sangat kredibel dalam 20–25 tahun meengalir,” tegas Suahasil Nazara.
Lebih jauh, Suahasil menyoroti bahwa reputasi dan integritas fiskal sebuah negara tidak sekadar diukur dari deretan angka matematis di atas kertas APBN.
Kualitas dari substansi kebijakan serta kepiawaian pemerintah dalam menyuarakan arah navigasi ekonomi kepada masyarakat, dunia usaha, hingga komunitas internasional menjadi pilar utama penentu benteng kepercayaan publik.
Baca Juga: Gempur Rokok dan Miras Ilegal, Bea Cukai Tanjungpandan Binasakan Ratusan Ribu Barang Sitaan
“Komunikasi adalah salah satu hal penting yang ditunggu masyarakat. Namun, hal penting lainnya adalah kualitas kebijakan. Bukan hanya angka APBN, tetapi yang lebih penting adalah apa tujuan dari kebijakan tersebut,” imbuhnya.
Dalam mengarungi ketidakpastian ekonomi global, Suahasil menekankan pentingnya menjaga benteng pertahanan fiskal melalui kepatuhan ketat terhadap batas aman defisit anggaran.
Menurutnya, patok maksimal defisit 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) serta batas rasio utang bukan sekadar batasan hukum, melainkan sinyal navigasi yang memancarkan stabilitas dan kepastian bagi para investor global.
“Saat ini kami berkomitmen pada aturan defisit fiskal 3 persen dan maksimal rasio utang 60 terhadap PDB. Ini memberikan sinyal kepercayaan kepada pasar bahwa kami dapat terus menjalankannya,” ujar Menkeu.
Strategi menjaga benteng stabilitas nasional tersebut juga diimbangi dengan orchestrasi sinergi antar-lembaga yang presisi.
Sebagai koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Suahasil menggalang kekuatan penuh bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mengukuhkan sistem keuangan nasional dari potensi guncangan pasar.
“Kita harus menunjukkan kepada para ekonom bahwa kita menjaga perekonomian ini. Kita memahami mandat masing-masing, bersedia berkoordinasi dan berkomunikasi, serta konsisten dengan mandat masing-masing dan di waktu yang bersamaan memastikan arus pertukaran informasi terus mengalir,” jelas Menkeu.
Menutup keterangannya, Suahasil Nazara menggarisbawahi bahwa pengelolaan APBN adalah sebuah konsolidasi nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa.
Sinergi lintas sektor dari tingkat pusat hingga ke daerah menjadi kunci utama agar instrumen fiskal negara terus berdaya tampung besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi kesejahteraan rakyat, serta menjaga keberlanjutan masa depan fiskal Indonesia.
“Untuk melakukan itu, saya akan bekerja sangat erat dengan setiap institusi di Indonesia. Kami bekerja sama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, itu juga sangat penting, kemudian kita mengelola Indonesia tentu bukan hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga dengan berbicara dengan banyak pemerintah daerah,” pungkas Menkeu Suahasil Nazara.