NAWACITAPOST.COM — Sebanyak 222 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat mulai mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar), Kamis (1/10/2026).
Latsar yang digelar secara virtual tersebut dibuka langsung oleh Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, dengan fasilitasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara.
Para peserta terdiri dari 22 CPNS golongan II dan 200 golongan III. Berdasarkan formasi, sebanyak 182 peserta merupakan tenaga teknis dan 40 lainnya tenaga kesehatan.
Dalam sambutannya, Eliyunus meminta para CPNS tidak memandang Latsar sebatas kewajiban administratif untuk mendapatkan status sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, Latsar merupakan tahapan penting untuk membentuk karakter, integritas, kompetensi, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
“Latsar bukan sekadar mengikuti pelatihan untuk memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian. Lebih dari itu, Latsar merupakan proses pembentukan karakter, sikap, integritas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara,” kata Eliyunus.
Baca Juga: Khidmat, Hari Kesaktian Pancasila 2026 Diperingati di Halaman Kantor Bupati Nias Barat
Hadapi Tantangan Pelayanan Publik
Eliyunus menyebut para CPNS sebagai energi baru sekaligus harapan bagi percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Nias Barat.
Namun, ia mengingatkan bahwa tugas tersebut tidak mudah. Para ASN akan berhadapan dengan kondisi geografis dan keterbatasan aksesibilitas, kesenjangan kompetensi dan literasi digital, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, hingga keterbatasan anggaran.
Kondisi tersebut, kata dia, menuntut ASN untuk mampu bekerja secara efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nias Barat mendorong tiga arah pengembangan SDM aparatur, yakni transformasi digital dan literasi teknologi, pengembangan kompetensi berbasis meritokrasi, serta penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Baca Juga: P-APBD 2026 Disepakati, Bupati Nias Barat Minta OPD Percepat Pelaksanaan Program
Aktualisasi Jangan Berhenti di Atas Kertas