Jangan sampai nanti publik baru sibuk bertanya setelah uang ditransfer, data terkumpul, dan baliho politik bermunculan di mana-mana.
Sebab demokrasi akan menjadi sangat mahal jika uang rakyat digunakan untuk membangun infrastruktur yang kemudian bisa dipakai membeli loyalitas politik.
Dan kalau benar program ini murni untuk inklusi keuangan, pemerintah seharusnya tidak keberatan membuka semuanya: anggaran rinci, mekanisme pembukaan rekening, siapa pengelola data, siapa yang boleh mengakses, bagaimana data dilindungi, bagaimana mencegah rekening ganda, serta apa larangan penggunaan infrastruktur tersebut untuk kepentingan politik.
Publik tidak sedang menolak rekening gratis.
Publik hanya tidak ingin rekening rakyat berubah menjadi rekening politik.
Karena Rp50 ribu mungkin kecil bagi negara. Tetapi jika dikalikan ratusan juta warga, ditambah data dan akses administratif yang mengikutinya, yang sedang dibangun bukan lagi sekadar rekening.
Yang sedang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik menjelang 2029. ***