Jakarta, NAWACITA - Jelang berakhirnya Pemerintahan Presiden Joko WIdodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Oktober 2019, banyak pekerjaan rumah di sektor kelautan dan perikanan yang belum dituntaskan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pekerjaan rumah yang belum diselesaikan misalnya, pencurian ikan yang masih dijumpai kendati penegakan hukum sudah dilakukan. Kemudian, aktivitas perikanan yang tidak dilaporkan atau dicatatkan kepada pemerintah.

“Banyak PR kita. Ilegal fishing belum sepenuhnya. Resources mereka terbatas dan selalu datang. Kemudian dalam negeri, unreported. Problem di negeri kita adalah unreported trade. Kegiatan ekonomi tidak dilaporkan seperti kapal banyak yang tidak dilaporkan, hasil tangkapan 60 persen yang tidak dilaporkan,” ungkap Susi, di sela-sela open house Lebaran di rumah dinas, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Kamis (6/6/2019).

Tugas lain yang belum tuntas adalah reformasi birokrasi menjadi birokrasi yang bersih. Kemudian program percepatan atau akselerasi bagi PNS di KKP belum terlaksana

“Program Golden Handshake juga belum tereksekusi. Nanti presiden yang akan mengeksekusi”.

Melalui progam ini, Menteri Susi berharap dapat memperbaiki kualitas PNS di lingkungan KKP karena yang direkrut adalah lulus terbaik di masing-masing universitas di Indonesia.

“Jadi  1.000 orang per tahun. Lalu nanti kita rekrut cum laude-cum laude dari angkatan baru 30 persen. Jadi kalau 1.000 orang kita masukan lagi 300 tapi yang cum laude-cum laude untuk memperbaiki kualitas PNS. Dengan sistem akselerasi agar PNS yang bagus cepat naik. Persoalan lain, efektivitas program belum efisien,” ujarnya.

Menteri Susi mengakui masih terus belajar dan akan menuntaskan pekerjaan rumah di KKP sebelum pemerintahan berakhir.

“Saya  terus belajar. Bekerja di perusahaan sendiri dan pemerintah berbeda, ritme berbeda. Yang selesai jangka pendek, kita selesaikan,” ujarnya.