NAWACITAPOST.COM- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritik keras dari sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia menjelang Pemilu 2024.
Kritik tersebut datang dari kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), hingga Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI).
Forum tersebut juga meminta KPU, Bawaslu serta DKPP selaku penyelenggara pemilu bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Untuk lebih lengkapnya, simak ulasan di bawah ini.
Baca Juga: Maraknya Remaja Terlibat Gangster, Pj Bupati Jombang Beri Pesan Kepada Pelajar
Daftar Kampus yang Kritik Jokowi
Berikut ini para sivitas akademika yang menyampaikan kekhawatiran akan kemunduran demokrasi di era kepemimpinan Jokowi.
1. Universitas Gadjah Mada (UGM)
Pada Rabu, 31 Januari 2024, sivitas akademika UGM, termasuk sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa, mengeluarkan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk peringatan terhadap kepala negara. Guru Besar Psikologi UGM, Koentjoro, menyampaikan kekecewaan karena Jokowi dinilai menyimpang dari jalur demokrasi.
Mereka mendesak agar presiden dan aktor politik kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Petisi tersebut juga menuntut DPR dan MPR untuk mengambil sikap dan langkah nyata dalam menghadapi gejolak politik Pemilu 2024.
2. Universitas Islam Indonesia (UII)
Sehari setelah UGM, sivitas akademika UII menyampaikan kritik pada Jokowi di Auditorium Kahar Muzakkir Kampus Terpadu UII pada 1 Februari 2024. Mereka mencatat empat indikator gejala darurat kenegarawanan, termasuk pencalonan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai sarat intervensi politik.
Selain itu, mereka menyoroti ketidaknetralan institusi kepresidenan, distribusi bantuan sosial, dan mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu.
3. Universitas Indonesia (UI)
Sivitas akademika UI menyampaikan keprihatinan terhadap hancurnya tatanan hukum dan demokrasi pada 2 Februari 2024. Mereka mengingatkan akan kehilangan etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme.