NAWACITAPOST.COM - Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis atau MBG, hingga akhir Juni 2025 telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 5 triliun. Jumlah ini masih jauh dari target, yakni baru sekitar 7 persen dari total anggaran yang dialokasikan dalam APBN sebesar Rp 71 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa 1 Juli 2025. Menurutnya, anggaran tersebut telah digunakan untuk menjangkau 5,58 juta penerima manfaat melalui 1.863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
"Dari sisi realisasi anggaran adalah Rp 5 triliun atau dalam hal ini baru 7% dari Rp 71 triliun yang ada dalam APBN kita," kata Sri Mulyani.
Pemerintah masih menghadapi tantangan besar untuk memenuhi target yang telah ditetapkan Presiden. Prabowo menargetkan hingga akhir 2025 program MBG dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Jumlah itu terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil, yang akan dilayani melalui 30.000 SPPG di seluruh Indonesia.
"Maka masih akan dibutuhkan upaya keras untuk bisa mencapai pada 6 bulan terakhir," ujar Sri Mulyani.
Ia menambahkan bahwa cakupan target yang tinggi itu memerlukan percepatan pelaksanaan di semester kedua. "Presiden mengharapkan agar pelaksanaan MBG akan mencakup 82,9 juta dan 30.000 SPPG. Jadi ini akan menjadi tantangan di semester II," tambahnya.
Di sisi lain, anggaran tambahan untuk MBG tahun 2025 yang semula direncanakan mencapai Rp 100 triliun akhirnya hanya disetujui sebesar Rp 50 triliun. Dengan tambahan itu, total anggaran menjadi Rp 121 triliun, lebih rendah dari rencana awal yang diperkirakan mencapai Rp 171 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa keputusan penyesuaian anggaran didasarkan pada kapasitas pelaksanaan yang dinilai belum optimal. “Kesanggupannya pelaksanaannya kan sebelumnya Rp 171 triliun, tapi kalau lihat dari sekarang, mungkin bisa Rp 121 triliun. Sekarang kan anggaran yang baru terserap Rp 5 triliun, ini sudah bulan Juni. Ini mau digas kita, agar percepat penyalurannya," ujar Zulhas di kantornya, Kamis 26 Juni.
Baca Juga: DPR Tetapkan Danantara Jadi Mitra Kerja Komisi VI dan XI
Dengan waktu pelaksanaan tersisa setengah tahun, pemerintah dihadapkan pada tantangan teknis dan logistik untuk memperluas jangkauan program secara signifikan. Upaya percepatan diharapkan dapat mengejar ketertinggalan realisasi dan memastikan bahwa tujuan program terpenuhi sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan prioritas nasional.