NAWACITApost.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan kehadiran tamu-tamu dari Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 atau The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025 dari berbagai negara juga dimanfaatkan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia yang unik dan sangat beragam.

Destinasi pariwisata di Sulawesi Selatan sangat unik karena terkait dengan peradaban manusia. “Potensi pariwisata ini sangat langka dan luar biasa sehingga sudah selayaknya dipromosikan ke seluruh dunia,” ujar Mensos.

Tidak mudah mengotimalkan destinasi wisata untuk penyandang disabilitas karena pemerintah harus mempersiapkan infrastrukturnya. Meski demikian, hal ini bisa dilakukan Indonesia. Destinasi wisata yang akan dikunjungi delegasi AHLF sangat ramah penyandang disabilitas.

“Mulai dari perancangan hingga pengerjaan, semuanya dilakukan oleh penyandang disabilitas sehingga sesuai dengan kebutuhan mereka. Langkah ini juga untuk menunjukkan mereka sebenarnya mampu jika diberi kesempatan,” ujarnya.

AHLF 2023 merupakan salah satu rangkaian KTT ASEAN di bawah keketuaan Indonesia. Event internasional ini berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada 10-12 Oktober 2023 tersebut dihadiri dihadiri 13 perwakilan negara baik dari ASEAN, pengamat dan perwakilan negara lain.

Para peserta forum ini terdiri dari Menteri dan Pejabat Senior ASEAN yang bertanggungjawab atas kesejahteraan sosial dan pembangunan di badan sektoral terkait, entitas terafiliasi ASEAN dan mitra.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Kemensos dalam penyelenggaraan AHLF. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memang pemerintah didorong supaya menjalin kerja sama dengan banyak pihak agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi penyandang disabilitas.

Pelayanan ini sangat penting agar penyandang disabilitas bisa mandiri sekaligus untuk mengangkat harga dan martabat penyandang disabilitas. “Kemensos, selama ini, sangat memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Dari anggaran sekitar Rp80 triliun, sebagian digunakan untuk memberdayakan penyandang disabilitas,” katanya.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah salah satu upaya nyata dalam mewujudkan desain pembangunan manusia di Indonesia, dimana tidak ada lagi yang tertinggal, termasuk penyandang disabilitas.