NAWACITAPOST.COM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengadakan rapat tertutup di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu, 4 Desember 2024. Pertemuan ini bertujuan membahas tindakan tegas terhadap kader partai yang dinilai tidak disiplin selama pelaksanaan Pilkada serentak.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partai telah menerima laporan mengenai sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh kader. Berdasarkan hasil evaluasi, 27 kader PDI-P direkomendasikan untuk dikenai sanksi pemecatan.
"Setelah ini kita adakan rapat tertutup untuk melihat bagaimana ketidakdisiplinan dari seluruh kader-kader partai di dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang nantinya partai akan memberikan sanksi yang begitu tegas," kata Hasto.
Hasto menegaskan bahwa DPP PDIP tidak akan mentoleransi perilaku yang melanggar disiplin partai, terlebih dalam konteks penting seperti Pilkada serentak. Meski begitu, ia belum mengungkapkan identitas 27 kader yang akan diberhentikan tersebut.
Baca Juga: Apple Diminta Suntik Investasi Rp 15 Triliun
“DPP sudah menerima masukan, setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan sanksi pemecatan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa daftar nama tersebut akan diumumkan secara resmi pada 17 Desember 2024. Ketika ditanya apakah Presiden ke-7 RI Joko Widodo termasuk dalam daftar tersebut, Hasto tidak memberikan jawaban pasti.
Spekulasi mengenai hubungan Jokowi dan PDIP memang telah menjadi topik hangat, terutama setelah perbedaan pandangan politik antara keduanya mencuat dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Komarudin Watubun, menanggapi bahwa hubungan partai dengan Jokowi dan keluarganya sudah dianggap sebagai masa lalu.
Ia mengungkapkan bahwa partai memilih untuk tidak lagi memikirkan status Jokowi sebagai kader. "Saya kira begini ya. Dengan tindakan Pak Jokowi termasuk anak mantunya, seperti saat ini, ya sudah itu bagian dari masa lalu partai," ujar Komarudin.
Baca Juga: BRI Dukung Ketahanan Pangan Nasional melalui Pembiayaan di Sektor Pertanian
Komarudin menilai bahwa lebih penting bagi PDIP untuk fokus pada persoalan masa kini dan masa depan ketimbang terus membahas hubungan dengan keluarga Jokowi. "Kita berpikir hari ini dan masa depan, itu lebih penting daripada kita bicara satu keluarga itu terus. Kita pusing juga," ucapnya.
Artikel Terkait
Pj Sekda Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara: TPID Berperan Pastikan Stabilitas Harga dan Jaga Daya Beli Masyarakat
BRI Bangun Kolaborasi Berdayakan UMKM untuk Pemulihan Ekonomi di Ponorogo
Pastikan Pelayanan Prima Jelang Nataru, Keselamatan Adalah Tanggung Jawab Bersama, Vice Presiden Daop 7 Madiun Kunjungi Stasiun Blitar
Strategi BRI Perkuat Inovasi Hadapi Tranformasi Digital
PNM Bantu Masyarakat Probolinggo Atasi Krisis Air Bersih