NAWACITAPOST.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat kolaborasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) demi menjalankan arahan Presiden Prabowo terkait kebijakan sosial berbasis data yang akurat.
Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Staf Presiden, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (akrab disapa Gus Ipul) bersama Kepala KSP Anto Mukti Putranto dan Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto, membahas pentingnya sinkronisasi data untuk memastikan program sosial tepat sasaran dan efektif.
Presiden Prabowo meminta agar Kemensos dan lembaga terkait fokus pada validasi data penerima bantuan dan peserta program sosial. Menurut Gus Ipul, akurasi data menjadi kunci keberhasilan setiap program sosial, khususnya dalam menekan angka kemiskinan secara nasional.
“Presiden pada dasarnya meminta kepada kami untuk memvalidasi data,” kata Gus Ipul, dikutip Selasa (12/11/2024).
Baca Juga: PNM Ajak Gen-Z Angkat Kisah Inspiratif dari Lingkungan Sekitar
Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu fokus utama Kemensos dalam upayanya menanggulangi kemiskinan. Program ini memberikan bantuan langsung bagi keluarga kurang mampu, dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup mereka dalam jangka panjang.
Gus Ipul menegaskan pentingnya dukungan dari KSP dan BPPIK dalam memastikan program berjalan efektif, terutama dalam proses validasi penerima bantuan dan pelaksanaan di lapangan.
“Untuk itu kami berharap agar selalu mendapat pendampingan dari Kantor Staf Presiden dan BPPIK dalam realisasinya. Jika ada masukan dalam pelaksanaan atau prosedur (program) dari Kemensos akan coba kami sesuaikan,” jelasnya.
Kantor Staf Presiden, yang dipimpin oleh Anto Mukti Putranto, bertugas mengawasi implementasi program-program prioritas Presiden, termasuk program yang dijalankan oleh Kemensos. Menurut Anto, KSP berperan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan sesuai dengan arahan Presiden, terutama terkait akurasi data dan dampaknya pada pengurangan kemiskinan.
Baca Juga: Prabowo Usulkan Pertemuan Rutin dengan Para Ketua Partai Politik
“Presiden meminta data yang akurat yang akan dimanfaatkan oleh Kementerian lain terkait menjalankan program Presiden,” katanya.
Sebagai lembaga yang berfokus pada pengawasan dan investigasi, BPPIK juga menegaskan pentingnya peran aparatur negara dalam menjadi teladan bagi masyarakat. Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto menekankan bahwa keberhasilan program penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari komitmen semua pihak yang terlibat, khususnya aparatur pemerintah yang menjadi ujung tombak program di lapangan.
“Sehingga nanti setiap tahun kita bisa buat hingga 0% seperti arahan Presiden,” ungkapnya.
Artikel Terkait
Bersama BNN, Lapas Kelas IIA Sibolga Musnahkan Barang Hasil Razia
Rampak Genteng 2024, Tahun Tanah dan Guyuran Hujan Menambahkan Keseruan
Mampu Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Aleg PPP Jabar Apresiasi Tinggi Rampak Genteng
Hindari Jalan Teluk Gong Macet Total Ini Salah Satu Penyebabnya
111 Pekerja Migran Asal NTT Meninggal di Luar Negeri