Anggaran K/L 2025 Naik Rp 117,87 Triliun untuk Realisasikan Empat Program Prabowo

NAWACITAPOST.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan adanya usulan kenaikan anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Kenaikan ini diperkirakan mencapai Rp 117,87 triliun, dari Rp 976,79 triliun menjadi Rp 1.094,66 triliun. Hal itu diungkapkan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Rabu (4/9/2024).

"Belanja negara kalau usulan dari quick win presiden terpilih pemerintahan baru adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp 976,79 triliun menjadi Rp 1.094,66 triliun, atau naik Rp 117,87 triliun," kata Sri Mulyani.

Kenaikan anggaran ini sebagian besar akan digunakan untuk mendanai empat program utama yang diusulkan oleh Prabowo Subianto. Menurut Sri Mulyani, anggaran untuk program-program tersebut akan diambil dari pengurangan anggaran non-K/L yang turun sebesar Rp 109,61 triliun, dari Rp 1.716,40 triliun menjadi Rp 1.606,78 triliun.

Baca Juga: Penetrasi Internet Indonesia Melesat 44 Persen dalam Satu Dekade

Salah satu program unggulan yang akan menerima tambahan anggaran adalah pembentukan Badan Gizi Nasional, yang akan mengelola program Makan Bergizi Gratis. Program ini memerlukan dana sebesar Rp 71 triliun, yang akan digunakan untuk memastikan bahwa masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil dan miskin, dapat mengakses makanan bergizi secara gratis.

Selain itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga akan menerima tambahan anggaran sebesar Rp 3,25 triliun untuk menjalankan berbagai program kesehatan gratis bagi 52,2 juta warga. Program ini mencakup pemeriksaan kesehatan dasar seperti tensi darah, gula darah, hingga rontgen di berbagai puskesmas dan rumah sakit daerah.

"Sehingga Kemenkes akan ditambah anggarannya Rp 3,2 triliun plus Rp 1,8 triliun," jelasnya.

Kemenkes juga akan mendapatkan tambahan Rp 1,8 triliun untuk meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah, dengan mengupgrade rumah sakit tipe D menjadi tipe C melalui perbaikan fasilitas dan infrastruktur.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga akan mendapatkan alokasi dana tambahan sebesar Rp 20 triliun untuk program renovasi sekolah di seluruh Indonesia. Program ini mencakup renovasi ruang kelas, MCK, dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Baca Juga: CPNS 2024: Ini 5 Situs Resmi untuk Pembelian e-Meterai dan Panduan Verifikasinya

Selain itu, program sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 2 triliun akan dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama. "Ini dari renovasi ruang kelas sampai MCK sehingga nanti anggaran Kementerian PUPR ditambah Rp 20 triliun apabila disetujui Banggar dan Komisi," tutur Sri Mulyani.

Di sektor ketahanan pangan, Prabowo Subianto mengarahkan peningkatan anggaran untuk program lumbung pangan nasional dan desa dengan total Rp 15 triliun. Dana ini akan dibagi antara Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian, dengan fokus pada intensifikasi lahan seluas 80 ribu hektar dan pencetakan sawah baru sebesar 150 ribu hektar.

Sri Mulyani juga menambahkan bahwa sebagian dari kenaikan anggaran ini akan digunakan untuk mempersiapkan belanja DPR dan MPR terkait penambahan anggota dan pimpinan. "Kami harus mengantisipasi penambahan anggota dan pimpinan di DPR, DPD, dan MPR. Oleh karena itu, kami sudah mengalokasikan dana tambahan untuk lembaga-lembaga tinggi negara ini," jelasnya.