Jakarta, NAWACITAPOST – Vaksin Nusantara hingga kini masih menuai pro dan kontra banyak pihak yang menilai penelitian Vaksin Nusantara hasil temuan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) dr Terawan Agus Putranto tidak memenuhi standar kesehatan. Namun di sisi lain banyak sejumlah pihak dari tokoh-tokoh nasional dan para anggota DPR telah mendukung penelitian vaksin Nusantara tersebut dengan menjadi relawan Vaksin Nusantara tersebut.

Namun ditengah pro dan kontra tersebut, salah satu Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena mengatakan bahwa komitmennya dalam mendukung pengembangan penelitian Vaksin Nusantara yang di pimpim dr. Terawan Agus Putranto. Dukungan itu ditunjukkan dengan kesediaannya menjadi relawan Vaksin Nusantara bersama para pimpinan dan anggota DPR RI.

Melki Laka Lena mengatakan, proses penyuntikan vaksin dendritik imuniologi nusantara adalah bagian dari penelitian Vaksin Nusantara yang sudah disepakati untuk dilanjutkan.

Untuk diketahui, di mana, penelitian Vaksin Nusantara yang dilanjutkan ini berdasarkan keputusan pemerintah dalam bentuk Nota Kesepakatan Badan Pemeirksaan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan TNI AD, yang isinya menyatakan vaksin ini tidak untuk direkomendasikan.

“Ya sekarang sudah berjalan sesuai arahan Pak Jokowi, fase penelitian di RSPAD. Sehingga kami menjadi relawan bagian dari penelitian,”kata Melki kepada Nawacitapost.com, Jumat (23/4/2021).

Legislator asal NTT ini juga menjelaskan bahwa Anggota Komisi IX DPR telah berproses dari awal untuk membahas sampai akhirnya memutuskan menjadi bagian dari relawan Vaksin Nusantara bersama pimpinan DPR RI dan anggota komisi lainnya.

Melki mengaku ada beberapa sejumlah nama yang sudah di Vaksin Nusantara yang dilakukan sendiri oleh mantan Menkes Terawan Agus Putanto.
“Ada Wakil Ketua DPR Pak Dasco, Pak Saleh Daulay Ketua Fraksi PAN,dan istri, saya dan istri, Pak Firman Subagyo dan istri, Pak Anas Tahir dan istri, Saniatul Lativa dengan anak,” ucapnya.

Kemudian ada juga Adian Napitupulu dan istri, Sri Meliyana, Arzaeti Bilbina, Nihayatul Wafiroh, dan anak, Roberr Kardinal,” sebutnya.

Bahkan, Melki menyebutkan BPOM sengaja mengajak sejumlah tokoh untuk kemudian membenarkan ada kesengajaan ‘tekanan kepada BPOM terkait uji Vaksin Nusantara buatan dr. Terawan, yang menurutnya keliru.

Vaksin Nusantara Harus di Apresiasi 

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI yang juga mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulaydi mengaku mendukung kepda Vaksin Nusantara untuk digunakan dalam program vaksinasi nasional di Indonesia.
Dedi menilai mantan Menkes Terawan Agus Putratnto yang menggagas Vaksin Nusantara ini adalah sosok yang pemikirannya di luar kebiasaan atau out of the box.

Menurutnya penggunaan Vaksin Nusantara harus diapresiasi sebagai upaya untuk menghindari covid-19.

LBH Kesehatan Pertanyakan Sikap BPOM

LBH Kesehatan mengkritik sikap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait polemik uji klinis Vaksin Nusantara yang dianggap bermasalah.

Aktivis LBH Kesehatan, Iskandar Sitorus mengaku tindakan BPOM seolah seperti seolah bak dewa lantaran memutuskan proses penelitian vaksin gagasan mantan Menkes Terawan itu mengandung problem BPOM pun pada evaluasi uji klinis itu menyarankan penelitian Vaksin Nusantara diulang dari tahap praklinis hewan.

“Prilaku Policy nya BPOM itu jangan seperti sok’Dewa’ yang benar banget super banget, suci banget, tidak bisa seperti itu, ini keadaaan yang luar biasa keadaan yang tidak normal, jangan menyikapi sesuatu seperti itu yang dulu-dulu,” kata Iskandar Sitorus dikutip CNN Indonesia, beberapa waktu lalu.

Dia juga mempertanyakan sikap BPOM. Sebab menurut Iskandar semestinya BPOM justru mendukung upaya pembuatan Vaksin Nusantara. Pasalnya , kata dia , jika vaksin ini mengandung unsur asing. Ia mempertanyakan bagaimana dengan Sinovac yang benar-benar murni diproduksi perusahaan asal China.

“Kita bersykur masih ada anak bangsa tanpa uang negara, tanpa membebani negara mau melakukan riset. Tidak ada hal yang baik ditemukan dari riset jika ada riset, jika tidak ada kegagalan atau fail,” ucapnya.

Ia menyebutkan, BPOM justru seharusnya disini mendukung, menjadi supervisi, kirim tim untuk menyempurnakan. Waktu akan ambil sinovac, juga BPOM kirim tim ke China, liat pabrikmnya, lihat produksinya.

IDI Dukungan Politikus dan Artis Tidak Berarti

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menegaskan , dukungan politikus hingga artis dengan menjadi penerima Vaksin Nusantara, tidak mempunyai arti apapun.

Dukungan politikus, tokoh publik, hingga artis itu tidak bakal membuat vaksin yang digagas eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tersebut serta merta mendapat perizinan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sebab, Ketua IDI Daeng M Faqih mengatakan, penelitian vaksin covid-19 dan dunia kedokteran secara umum selalu tunduk pada prosedur keilmuan dan ilmiah.

"Jangan sampai prosedur keilmuan itu ada intervensi-intervensi. Termasuk misalnya ya dukungan tokoh-tokoh. Dalam dunia keilmuan, intervensi seperti itu tak ada nilainya. Artinya ada mantan ini, mantan itu, kalau jadi relawan, tetap saja itu sebagai relawan," kata Daeng dalam diskusi daring bertema 'Siapa Suka Vaksin Nusantara', Sabtu (17/4/2021)

menegaskan tahapan yang harus diperhatikan dalam proses uji vaksinasi nusantara adalah kejelasan protokol yang diberikan ke BPOM.

"Kalau bicara niat, semuanya kita sepakat niatnya baik mendorong produksi lokal. Cuma masalah prosedur dan protokol ini yang kita permasalahkan. Mari kita fokus pada prosedur yang benar dalam pengembangan vaksin.

Daeng menjelaskan, tim vaksin nusantara harus mengikuti tahapan yang sudah ditetapkan oleh BPOM, meski ada pihak lain yang juga punya kapasitas yang sama untuk menilai kelayakan suatu vaksin. Hal ini karena BPOM memiliki mandat dari negara dan memiliki otoritas terkait izin dan peredaran obat serta vaksin.

"Yang melakukan penilaian itu hanya BPOM, jadi kalau bukan BPOM siapa? Negara memberikan amanahnya ke BPOM. Kalau pihak lain enggak ada otoritas. Apa ada yang mampu yang lain? banyak, Kemenkes pun mampu melakukan penilaian. Tapi Kemenkes tidak punya otoritas yang memiliki wewenang. Termasuk IDI," ujarnya.

Selain itu ia juga meminta agar semua pihak tidak meragukan penilaian dari BPOM. Sebab, menurutnya jika BPOM tidak profesional, maka sudah banyak obat-obatan dan vaksin yang berdampak buruk.