Nawacitapost.com- Pemerintah memastikan Bank Indonesia (BI) akan terus menjalankan skema berbagi beban atau burden sharing terkait pembiayaan negara hingga 2022. Hal ini disampaiakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Dia mengatakan pembagian beban ini dirasa perlu sebagai langkah extraordinary dalam menghadapi situasi akibat pandemi Covid-19.

"Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang akan terus dilaksanakan sampai Tahun 2022," ujar Sri Mulyani secara virtual, Jumat (4/9/2020) malam.

Sri menjelaskan, saat ini terdapat dua jenis burden sharing yang akan dilakukan dengan bank sentral. Pertama, terkait pembiayaan Covid-19 di mana skema ini akan berakhir pada 2020. Sementara burden sharing skema kedua, yakni BI sebagai pembeli siaga (standby buyer) di pasar perdana, dan ini yang akan berlangsung hingga 2022.

Baca Juga : Mahfud Md Bahas Apa Dengan Jubir PA 212 Ustaz Haikal Hassan ?

“Burden sharing, di mana BI sebagai pembeli siaga atau standby buyer melalui lelang SBN pemerintah. Itu berlangsung sampai 2022,” katanya.

Menurut Sri, burden sharing BI hingga 2022 tersebut telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2020, di mana defisit APBN diperbolehkan dalam batas di atas 3% dari PDB hingga 2022. Setelah itu, pemerintah akan kembali menjalankan kebijakan defisit anggaran maksimal 3% di 2023.

“Dengan mekanisme ini, pemerintah dan BI jaga disiplin fiskalnya, jaga kebijakan moneter dengan terus menjaga mekanisme pasar kredibel, dan menjaga kepercayaan para investor yang memegang, membeli instrumen SBN, baik secara ritel masyarakat Indonesia, maupun institusional, di dalam negeri dan global issuance,” katanya.