Banjarbaru, NAWACITA - Pemindahan Pemerintahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kalimantan, sudah dipastikan akan terjadi. Namun, di Provinsi mana nanti akan ditentukan oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Ada tiga calon Provinsi yang akan dijadikan perpindahan pusat pemerintahan RI yang baru, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.Namun dipastikan perkantoran yang akan dipindah itu tidak akan dibangun tersebar di tiga Provinsi.

"Semua di tiga Provinsi ini ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi tidak disebar, karena konsepnya tetap akan terpadu di satu Provinsi. Kenapa kita memindahkan ke ibu kota yang baru karena untuk efektivitas dan efisiensi Pemerintahan, tidak seperti di Jakarta karena selama ini terpecah ada yang dikuningan, ada yang di pasar minggu, merdeka utara, pisah pisah sementara itu Jakarta sudah padat, " kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN, Bappenas) Rudy S. Prawiradinata.

Diutarakan dia ada dua konsep skenario perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) perkantoran pemerintah di Kalimantan ini yang akan dimulai bertahap diprediksi 2024 nanti yakni di antaranya,

1. Memindahkan semua ASN baik eksekutif, legislatif, yudikatif sekitar 1,5 juta orang, maka membutuhkan lahan 40 ribu hektar.

2. Memindahkan sebagian ASN melalui skema right-sizing jumlah ASN sekitar 870 ribu orang, maka diperkirakan membutuhkan 30 ribu hektar.

Berapa kisaran uang yang diperlukan negara? Dijelaskan dia dari rancangan kasar dua skenario di atas memerlukan dana yang berbeda. Untuk skenario pertama dibutuhkan Rp 466 triliun, sementara skenario kedua dibutuhkan Rp 323 Triliun.