Jakarta, NAWACITA- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan hujan buatan untuk mengatasi kekeringan sebagai dampak dari musim kemarau tahun ini. Hal itu disampaikan Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo, seusai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/7).

“BNPB sendiri telah mendapatkan beberapa permohonan dari para kepala daerah untuk hujan buatan dan tadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, BNPB untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bantuan hujan buatan,” ujar Doni.

Data yang berhasil dikumpulkan BNPB sampai 15 Juli, sudah ada 1.963 desa yang terdampak kekeringan di 556 kecamatan dan 79 kabupaten yang berada di Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Oleh karenanya, kata Doni, BNPB tidak bisa sendirian, melainkan harus bekerja sama dengan beberapa lembaga, khususnya BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), dan juga Markas Besar TNI.

“Adapun daerah yang mungkin masih bisa dilaksanakan teknologi modifikasi cuaca juga tergantung dari keadaan awan sehingga apabila awannya masih tersedia sangat mungkin hujan buatan masih bisa dilakukan,” ucapnya.

Untuk jangka menengah dan panjang, Doni melaporkan kepada Presiden Joko Widodo perlunya penyiapan bibit pohon agar masyarakat bisa menjaga lingkungan dan juga tersedianya sumber air. Dari beberapa pengalaman yang ada, jenis pohon tertentu itu memiliki kemampuan menyimpan air, antara lain adalah sukun.

“Jadi kalau tiap desa punya sukun yang cukup banyak sangat mungkin akar sukun itu bisa mengikat air sehingga ketika musim kemarau panjang sumber air di desa itu masih bisa terjaga, termasuk juga pohon aren,” tuturnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, pihaknya telah meminta bantuan BPPT untuk melakukan kajian terkait potensi kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Menurut catatannya, ada sekitar 3,7 juta hektare area pertanian yang mungkin terkena dampak kekeringan.

“Itu dampaknya (kerugian) bisa sekitar Rp3 triliun. Tapi kalau kita bisa bantu dengan hujan buatan, mungkin kita bisa minimalkan kerugiannya, bisa mencegah kerugian Rp2,4 triliun,” katanya.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, prediksi puncak musim kemarau adalah pada Agustus nanti dan dampak berupa kekeringan itu bisa dirasakan sampai September untuk wilayah di sebelah selatan khatulistiwa.

“Namun, berjalannya waktu jadi Oktober, November, Desember bukan berarti sudah selesai. (Potensi kekeringannya) hanya bergerak ke arah utara. Jadi tidak serempak,” ucapnya.

Dia menjelaskan, kekeringan yang paling luas di Indonesia memang terjadi pada Agustus-September. “Paling luas puncak musim kemaraunya itu di Bulan Agustus, mulai dari Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua bagian selatan. Itu yang paling luas di Bulan Agustus puncak musim kemaraunya. Dampaknya kekeringan itu masih berjalan sampai September untuk wilayah selatan itu,” kata Dwikorita.