NAWACITAPOST.COM - Pemilu 2024 menjadi sorotan setelah berbagai kontroversi muncul terkait dengan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penghitungan suara.
Pemerhati Telematika, AI, OCB & Multimedia Independen, Roy Suryo, menyoroti pentingnya melakukan audit forensik terhadap infrastruktur IT KPU. Menurutnya, langkah ini diperlukan agar legitimasi data yang dihasilkan oleh Sirekap bisa dipercaya dan sah secara hukum.
"Saya tegas menyarankan pemeriksaan dan audit forensik IT KPU agar legitimasi data yang dihasilkan bisa dipercaya dan sah secara hukum untuk hasil Pemilu 2024," ujar Roy Suryo, Sabtu (17/2/2024).
Menurut Roy Suryo, jika pemeriksaan tidak dilakukan, aplikasi Sirekap dinilai tidak legitimate. Sehingga, Sirekap berpotensi membuat keabsahan data yang dikeluarkan selalu dipertanyakan.
Roy Suryo juga menyoroti bahwa Sirekap, yang menggunakan teknologi Optical Character Recognizer (OCR) dan Optical Mark Reader (OMR), bukan hal baru. Namun, ia menilai KPU gagal memanfaatkannya secara maksimal sehingga banyak terjadi kesalahan yang menjadi perbincangan di media sosial pasca Pemilu 2024.
"Ilustrasinya begini, Sirekap ini belum pernah diuji teknik dan publik secara benar-benar terbuka dan diawasi oleh Tim Independen di infrastruktur IT yang digelar untuk 38 provinsi di Indonesia yang memiliki heterogenitas baik teknologi maupun SDM-nya," ungkapnya.
Baca Juga: Arus Bawah Indonesia Gelar Syukuran, Prabowo-Gibran Satu Putaran
Selain itu, Roy Suryo juga mencatat bahwa sertifikasi Sirekap hanya didapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), bukan dari institusi yang lebih kompeten seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia juga menyoroti bahwa sertifikasi hanya mencakup aplikasi dan tidak terhadap sumber daya manusia atau operator yang menjalankan aplikasi tersebut.
"Tuduhan adanya 'algoritma sisipan' seperti yang disampaikan berbagai pihak pun menjadi tidak bisa dihindari, karena 'kesalahan' ini terjadi secara nyaris seperti TSM (Terstruktur Sistematis Masif) di banyak tempat, tidak hanya hitungan jari," pungkas Roy Suryo.
Artikel Terkait
Evaluasi Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Khusus Ungkap Pelanggaran dan Kecurangan Sistematis
Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, Berbagi Kebahagiaan Dapat Telepon dari Beberapa Pemimpin Negara
Akhir Perang Politik Megawati Vs Jokowi
RIP Demokrasi Menggema: Megawati Konsisten Jaga Konstitusi, Sementara Jokowi Disebut Perusak Demokrasi
Partai Golkar Jadi Benteng Terakhir Perlindungan Politik Jokowi