Kecurangan Pemilu: TPN Ganjar-Mahfud MD Soroti Kesamaan Antara 1997 dan 2024

NAWACITAPOST.COM - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Haris Pertama, mengangkat isu kecurangan dalam konteks Pemilu 1997 yang mirip dengan kondisi saat ini.

Menurutnya, dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 mulai terlihat dari pelanggaran konstitusi, proses pencapresan, hingga berbagai aspek lainnya. Haris menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam urusan Pemilu 2024 sejak awal.

"Pada Pemilu 1997, kecurangan rezim penguasa hanya menggunakan birokrasi hingga aparat," ujar Haris Pertama, Kamis (15/2/2024).

Baca Juga: Wisata Hutan Pinus Kragilan Magelang, Nikmati Keindahan Alam dan Spot Foto Instagramable Cocok untuk Melepas Penat dari Hiruk Pikuk Perkotaan

Namun, lanjut dia, dalam Pilpres 2024 dugaan kecurangan semakin masif dengan tindakan seperti mempercepat realisasi bantuan sosial (bansos), intimidasi terhadap akademisi dan mahasiswa yang mengkritik rezim, dan lain sebagainya. Menurut Haris, ada indikasi kuat bahwa kecurangan dalam Pilpres 2024 dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

Ia juga menyoroti partisipasi aktif dari guru besar dan sivitas akademisi yang memperjuangkan etika dan moral dalam demokrasi.

Haris juga mengacu pada film "Dirty Vote" yang menggambarkan skenario kecurangan dalam Pilpres 2024. Film tersebut menyoroti upaya mengubah syarat pencalonan di Mahkamah Konstitusi untuk memungkinkan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres.

Baca Juga: RIP Demokrasi Menggema: Megawati Konsisten Jaga Konstitusi, Sementara Jokowi Disebut Perusak Demokrasi

Di sisi lain, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga meyakini bahwa terjadi kecurangan yang sudah melewati batas dalam Pemilu 2024. Oleh karena itu, PDIP merekomendasikan TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk membentuk tim khusus yang fokus mengumpulkan berbagai kecurangan dalam Pilpres 2024.

"Suara rakyat adalah suara kebenaran, oleh karena itu seluruh struktur PDI Perjuangan bersama dengan sukarelawan saksi dan kerja sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura terus mengumpulkan fakta-fakta di lapangan," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto juga menegaskan bahwa adanya operasi kecurangan dalam Pilpres 2024 sudah diprediksi dan banyak disuarakan oleh kelompok-kelompok pro demokrasi. Ia menekankan bahwa seluruh elemen masyarakat sipil kini lebih bersuara, terutama setelah era reformasi, yang juga tercermin dari pernyataan para guru besar di berbagai kampus.