Libatkan Swasta , Presiden Prabowo Targetkan Bangun 200 Sekolah Rakyat

NAWACITAPOST.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan rencana besar Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 200 sekolah rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kemensos, Agus Zainal Arifin, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Senin, 19 Mei 2025.

Agus menjelaskan bahwa separuh dari jumlah sekolah tersebut akan dibangun menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan sekolah-sekolah tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Arahan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ada 200 sekolah rakyat direncanakan. Yang 100 adalah sekolah rakyat yang dibangun APBN dalam hal ini akan dikelola dan didukung oleh Kementerian PU,” ujar Agus.

Sementara itu, 100 sekolah lainnya direncanakan untuk dibangun dengan dukungan dari pihak swasta melalui koordinasi Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian BUMN. “Kemudian 100 lagi itu partisipasi dan dukungan swasta akan didukung Kemensesneg dan Kementerian BUMN,” sambungnya.

Citramaja City, tempat hunian modern yang menawarkan kenyamanan, kemudahan, dan keharmonisan hidup. (Instagram)

Menurut Agus, Presiden Prabowo menargetkan agar setiap tahunnya dapat dibangun paling sedikit 100 sekolah rakyat. Tujuannya adalah agar seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki setidaknya satu sekolah rakyat.

Hingga 12 Mei 2025, Kemensos telah mencatat 63 titik lokasi yang ditargetkan mulai beroperasi pada bulan Juli tahun ini. Sisa lokasi lainnya akan disiapkan dan mulai dibuka secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya.

“Nah saat ini sampai dengan 12 Mei 2025 kemarin kami catat ada 63 titik yang akan dapat mulai beroperasi pada bulan Juli ini. Sisanya akan bertahap pada tahun berikutnya,” jelas Agus.

Terkait tenaga pengajar, pemerintah berencana mengutamakan penugasan guru ASN untuk mengajar di sekolah rakyat. Namun demikian, Agus juga membuka kemungkinan bahwa guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) akan turut dilibatkan, termasuk guru paruh waktu maupun calon guru dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Baca Juga: Budi Arie Diduga Terima Setoran 50 Persen dari Pengamanan Situs Judol  

“Kalau kita cukup di suatu daerah maka ada penugasan guru PPPK yang penuh waktu juga, kemudian paruh waktu dan terakhir seleksi dari lulusan PPG calon guru,” pungkasnya.