Jakarta, NAWACITAPOST - Guna mendorong kepastian hukum Hak Atas Tanah dan pendaftaran tanah serta memfasilitasi masalah hukum pertanahan terkait tanah ulayat dan hukum adat, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melantik M. Adli Abdullah sebagai Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Adat.

Melalui sambutannya pada pelantikan yang digelar di Aula Prona Lantai 7 Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (03/08/2021), Sofyan A. Djalil berpesan agar permasalahan hukum adat di bidang pertanahan harus terselesaikan dengan segera.

Hal ini dikarenakan jika penanganan permasalahan pertanahan di beberapa daerah salah, maka indikasinya akan luar biasa.

Menteri ATR/Kepala BPN mencontohkan salah satunya dalam penanganan permasalahan pertanahan di Provinsi Papua.

Diperlukan pendekatan yang khusus, karena di Papua, yang sekarang ini diasumsikan seluruh tanah di muka langit Papua adalah milik adat dan tidak ada tanah milik negara. Maka dari itu katanya, pendekatan dan solusi yang konkrit sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Provinsi Papua.

"Dengan pendekatan yang baik diharapkan akan menghasilkan solusi bagi masyarakat Papua maupun pemangku kepentingan terkait. Di samping itu, masyarakat asli Papua juga akan mendapatkan tempat terhormat di atas tanahnya serta investasi dan ekonomi yang terjamin," ungkapnya