mix-news

Tito-Pramono Bertemu, DKI Alihkan Skema Obligasi ke Pinjaman SMI

Selasa, 17 November 2026 | 20:46 WIB
Mendagri Tito Karnavian bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta. (Dok. Media Nawacita Indonesia/Fifi Abdurahman)
 
NAWACITAPOST.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengadakan pertemuan strategis dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/11/2026).
 
Pertemuan tingkat tinggi tersebut menghasilkan keputusan penting terkait pergeseran strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur di ibu kota.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memutuskan untuk mengalihkan rencana penerbitan obligasi daerah menjadi skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), badan usaha di bawah Kementerian Keuangan.
 
Baca Juga: Asa Pekerja Tertahan: BSU Rp900.000 Belum Cair, Menaker Ungkap Proses yang Masih Berjalan
 
Langkah ini diambil guna memastikan kesinambungan fiskal serta menghindari risiko beban utang bagi kepemimpinan daerah di masa mendatang.
 

Langkah Antisipasi Beban Fiskal Jangka Panjang

Dalam keterangannya kepada awak media, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pembahasan utama dalam pertemuan tersebut berpusat pada rencana penerbitan obligasi daerah yang sebelumnya sempat diwacanakan.
 
Namun, pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap potensi dampak negatif jika skema tersebut diterapkan secara merata di seluruh daerah.

“Yang kita bicarakan malah paling utama adalah mengenai masalah obligasi daerah. Dulu kan beliau pernah menyampaikan ada rencana membuat obligasi daerah. Tapi di tingkat pusat kita sudah membicarakan bahwa nanti kalau obligasi daerah itu kan menjadi utang. Takutnya jadi beban bagi pemerintah berikutnya,” kata Tito di Balai Kota.
 
Baca Juga: Gelombang Dukungan Mengalir: Gerindra Sumsel Dorong Sufmi Dasco Jadi Wakil Presiden

Meskipun secara finansial Pemprov DKI Jakarta dinilai memiliki kapasitas yang memadai untuk melunasi kewajiban tersebut, Tito tetap mengkhawatirkan implikasinya bagi daerah lain yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah dan masih bergantung penuh pada dana perimbangan pusat.

“Kami kan punya data lengkap daerah-daerah yang PAD-nya rendah, hanya tergantung pusat, DAU (Dana Alokasi Umum). Dia kalau seandainya mengeluarkan obligasi itu bayarnya gimana?,” jelasnya.
 
 
 
 
 
 

Mekanisme Pemotongan DBH untuk Kepastian Pembiayaan

Sebagai solusi atas kekhawatiran tersebut, Pemprov DKI Jakarta sepakat mengalihkan skema pembiayaan melalui pinjaman PT SMI.
 
Baca Juga: Pemprov DKI Serentak Copot Foto Gibran Usai Mundur dari Kursi Wapres
 
Kebijakan ini sekaligus selaras dengan arahan langsung dari Menteri Keuangan guna mendanai berbagai proyek infrastruktur vital, termasuk fasilitas kesehatan.

Salah satu mekanisme krusial yang diusulkan dalam skema ini adalah sistem pembayaran utang melalui pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Pemprov DKI Jakarta dari pemerintah pusat.
 
Dengan metode tersebut, dana pinjaman dapat langsung dialokasikan untuk pembangunan fisik, sementara mekanisme pelunasan berjalan otomatis dan terukur tanpa mengganggu APBD secara langsung.

Tito menilai, mekanisme ini sangat efektif untuk mencegah risiko gagal bayar atau beban fiskal berlebih bagi kepala daerah terpilih pada periode berikutnya pasca-Pilkada.
 
Baca Juga: Terobosan Birokrasi! Komisi II DPR RI Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Kota Bekasi

“Saya kira itu cara yang bagus. Dan itu juga saya lihat program yang mau dibangun oleh beliau program yang positif semua. Mulai dari ada rumah sakit, kemudian LRT. Kan ini problem kita kan Jakarta ini macet, banjir, selam area yang paling big itu,” tuturnya.
 

Prioritas Infrastruktur dan Dukungan Penuh Kemendagri

Pertemuan tersebut juga menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mengakselerasi penuntasan masalah fundamental perkotaan, seperti kemacetan melalui pengembangan LRT, penanggulangan banjir, serta peningkatan fasilitas layanan kesehatan berupa pembangunan rumah sakit baru.

Menanggapi paparan dan komitmen tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyatakan kesiapannya untuk segera menerbitkan rekomendasi resmi.
 
Dokumen rekomendasi dari Kemendagri ini merupakan syarat mutlak yang diperlukan oleh PT SMI sebelum menyalurkan pinjaman kepada pemerintah daerah.
 
Baca Juga: Terungkap! Listyo Sigit Diduga Jadi End User, Hasil Sadapan Dilaporkan Setiap Hari

“Kami prinsip, setelah saya mendengar paparan beliau, kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera,” pungkas Tito.

Kendati demikian, pihak Kemendagri maupun Pemprov DKI Jakarta belum mempublikasikan secara rinci mengenai besaran nominal pinjaman yang akan diajukan dalam kerja sama pembiayaan infrastruktur tersebut.(Fifi Abdurahman)

Tags

Terkini