Jakarta, NAWACITAPOST.COM - Pemerintah Indonesia melalui delegasi yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menghadiri Persidangan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia, Markas PBB di Jenewa, Swiss, Rabu (9/11/2022). Yasonna mengklaim sejumlah keberhasilan dan tantangan dalam pembangunan nasional di bidang HAM selama 5 tahun terakhir di hadapan negara-negara anggota PBB.

BACA JUGA : Yasonna Serahkan Laporan HAM Nasional ke Dewan HAM PBB

"Kondisi pembangunan di bidang HAM Indonesia yang dilaporkan kepada Dewan HAM PBB, antara lain situasi khusus dan tidak mudah yang dihadapi Indonesia sebagai dampak pandemi, dan bagaimana pemerintah Indonesia berupaya keras menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak hidup, hak pendidikan, hak atas kesehatan dan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan akses ekonomi serta kehidupan," Ucap Yasonna.

Selain itu, dilaporkan juga perkembangan di bidang perundang-undangan dan peraturan, serta dinamika penegakan hukum.

"Pencapaian pemenuhan hak asasi manusia selama lima tahun terakhir tidak terlepas dari komitmen berkelanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera," Lanjut Yasonna.

Pemerintah akan terus berkomitmen tanpa kenal lelah dalam menunaikan tujuan pembangunan nasional, termasuk di bidang HAM.