Jakarta, NAWACITA- Indonesia kembali memainkan peranya di mata dunia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pemerintah Indonesia secara resmi menjalankan tugas ini mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020.

Dalam pernyataan pers  Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Dian Triansyah Djani Wakil tetap RI pada PBB di New York memancangkan bendera Indonesia di markas PBB pada tanggal 2 Januari untuk menandai dimulainya secara resmi masa keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak Tetap DK PBB.

Selain Indonesia ada 14 negara lain yang terpilih yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, Kuwait, Afrika Selatan, Pantai Gading, Equatorial Guinea, Jerman, Belgia, Polandia, Peru, dan Republik Dominika.

Kelima belas negara ini akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandatnya di dalam Piagam PBB.

Selain itu, Duta besar Djani sejak 1 Januari 2019 diberi tanggung jawab sebagai Ketua Komite Resolusi DK PBB 1540 mengenai senjata pemusnah massal dan Komite Sanksi terkait dengan terorisme seperti Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1267.

Duta Besar Djani juga mengetuai Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1988. Indonesia juga akan menjadi Wakil Ketua Komite Sanksi untuk Sudan Selatan dan Komite Sanksi mengenai Irak.

 

 

(Red: Daril, sumber Ist/Tempo)