NAWACITAPOST.COM - Masyarakat Indonesia kembali disuguhkan dengan drama hukum terbaru yang seolah lebih cocok menjadi bahan stand-up comedy ketimbang cerminan keseriusan pemberantasan korupsi. Baru-baru ini, KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, selama 8 jam penuh. Hasilnya? Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana CSR Bank Indonesia. Namun, seperti dalam cerita penuh plot twist, empat hari kemudian KPK sendiri membantah adanya tersangka.
Deputi Penindakan KPK, Rudi Setiawan, sebelumnya mengonfirmasi dua nama. Namun, juru bicara KPK, Ali Fikri, muncul dengan pernyataan kontradiktif: "Tidak ada tersangka, itu hanya sprindik umum." Publik pun bertanya-tanya: Mana yang benar?
Lebih lucunya lagi, ketika wartawan mengajukan pertanyaan apakah salah satu tersangka adalah anggota DPR RI, pihak KPK sempat mengiyakan. Tetapi, sekarang justru menyatakan sebaliknya. Ini mengingatkan kita pada sinetron panjang tanpa akhir, di mana setiap episodenya menyisakan teka-teki baru.
Baca Juga: KPK Obok-Obok Kantor BI Pusat, Jawa Timur Tunggu Waktu?
Amnesti Korupsi: Ide atau Realita yang Sudah Jalan?
Kebetulan atau tidak, drama ini muncul bersamaan dengan gagasan pengampunan koruptor asal uang yang mereka curi dikembalikan. Publik pun mulai curiga, jangan-jangan "amnesti korupsi" sudah diam-diam diterapkan. Apakah dua nama tersangka itu tiba-tiba "bertobat" dalam empat hari dan mengembalikan dana korupsi mereka? Jika iya, maka kita sudah menemukan formula ajaib pemberantasan korupsi: Tobat Massal Koruptor.
Namun, pertanyaannya, bagaimana memastikan uang yang dikembalikan benar-benar mencakup seluruh yang dicuri? Apa jaminannya pengakuan itu jujur? Apakah cukup berdasarkan kata-kata tersangka? Atau ini hanya trik legal untuk melindungi mereka yang berkuasa?
KPK Membantah KPK: Sejarah Baru Pemberantasan Korupsi
Kasus ini juga mencetak sejarah baru bagi KPK. Sudah ada tersangka, lalu dibatalkan oleh lembaga yang sama. Kejadian ini memperkuat skeptisisme masyarakat terhadap independensi dan integritas lembaga anti-rasuah tersebut. Apalagi, klarifikasi diberikan oleh juru bicara, bukan oleh Deputi Penindakan yang lebih memahami seluk-beluk kasus.
Legalkan Korupsi Saja?
Jika pola seperti ini terus berulang, mungkin sudah saatnya kita mempertimbangkan ide "legalkan korupsi." Korupsi boleh dilakukan, asalkan pelakunya mau membayar denda atau mengembalikan sebagian uang. Dengan metode ini, setidaknya tidak ada lagi drama bolak-balik pengumuman tersangka yang akhirnya dibatalkan.
Apakah ini solusi? Tentu tidak. Tapi, sindiran ini adalah refleksi dari kebuntuan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Jika terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap KPK dan pemerintah akan semakin terkikis, menyisakan hanya rasa muak dan apatisme.
Indonesia, negeri penuh potensi, sayangnya sering kali terjebak dalam komedi suram seperti ini. Akankah ada perbaikan? Atau justru ini tanda bahwa kita harus menerima realita: hukum adalah permainan mereka yang punya kuasa?
Penulis : Nawi ***