Jakarta, NAWACITAPOST.COM – BPSDM Hukum dan HAM menggelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II yang di ikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari 50 peserta dari internal Kementerian Hukum dan HAM dan 10 peserta lainnya dari Kementerian/Lembaga lainnya, termasuk 3 Orang Pimti Pratama diantaranya berasal dari Kantor Wilayah Kemenkumham Papua, Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi, Hendrik Pagiling, S.H. M.H, Kadiv Pemasyarakatan, Endang Lintang Hardiman, SH.,M.H dan Kadiv Imigrasi, Ian Fidianto Markos, SH.,M.Si.
Baca Juga : Kakanwil Kemenkumham Papua Hadiri Ujian Proyek Perubahan PKN TK II
Adapun Tema dari Pelatihan ini yaitu : “Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia”, dengan menekankan bahwa tujuan pelatihan ini untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Pejabat Eselon III yang telah lulus seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara dan pejabat Eselon III yang mendapat predikat berprestasi dalam Pelatihan Kepemimpinan Adminsitrator, yang akan berperan dan melaksanakan tugas serta fungsi kepemerintahan di unit kerja/instansinya masing-masing.
Setelah mengikuti Pendidikan selama 3 Bulan sejak dibuka pada Agustus lalu, hari ini Rabu 30/11/2022 mencapai tahap akhir yaitu Ujian Proyek Perubahan yang telah dikerjakan sebagai salah satu syarat kelulusan pada Diklat bergengsi Kemenkumham RI ini.
Seluruh peserta Pelatihan PKN II Angkatan XXIII yang berjumlah 60 orang bergilir mengikuti ujian bersama Coach dan Penguji bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia, JL. Raya Gandul-Cinere Depok sesuai jadwal yang telah ditetapkan Penyelenggara BPSDM
Tiga orang Pimpinan Tinggi Pratama asal Kanwil Kemenkumham Papua mendapat giliran untuk diuji pada Siang Pkl 14.00 WIB bersama Coach Dr. Yonathan Wiyoso, M.Si dengan Mentor Kepala Kantor WIlayah Kemenkumham Papua, Anthonius M. Ayorbaba, SH.,M.Si dan Dr. Asep Kurnia selaku Kepala BPSDM Hukum dan HAM RI, sementara Penguji Drs. Yasmon M.L.S.
Adapun Kadiv Pemasyarakatan Elang terlebih dahulu memaparkan hasil Proyek Perubahan kepada Penguji dan juga Mentor. Judul Proper yang diajukan Elang “Transformasi Over Kapasitas Menjadi Energi Positif Menuju Lembaga Pemasyarakatan yang Beriman, Berprestasi, Kreatif, dan Produktif di Wilayah Papua”. Paparan tersebut diberikan waktu selama 15 Menit dengan diakhiri oleh Pemutaran Video Proyek Perubahan.
-
Disusul oleh Kepala Divisi Administrasi, Hendrik Pagiling dengan mengambil Judul Proyek Perubahan “Penyusunan Grand Design Perencanaan Pembangunan di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM PapuaTahun 2022-2026”.
Kepala Divisi Imigrasi, Ian Fidianto memaparkan materinya paling terakhir pada Kelompok yang telah ditentukan, dengan mengambil Judul “Melalui Pembentukan Pos Lintas Batas Tradisional Skofro di Perbatasan Republik Indonesia - Papua New Guinea.
-
Usai penyampaian paparan dan pemutaran Video Proper, diberikan kesempatan kepada Mentor untuk memberikan catatan penting dari 3 (tiga) Proyek Perubahan tersebut yang langsung disampaikan Anthonius M. Ayorbaba melalui zoom meeting dari Kanwil Papua di Jayapura - Provinsi Papua.
Catatan pertama diberikan kepada Kadiv Pemasyarakatan, Elang. Dikatakan Ayorbaba, Menjawab tantangan Pemasyarakatan saat ini untuk meminimalisir Overcrowded saat ini dengan adanya Proper Ini menjadi sebuah harapan yang tentu menjadi kekuatan yang akan disinergikan bersama dengan stakeholder untuk menunjang program pemasyarakatan ke depannya. Menurut Ayorbaba, suksesnya Pemasyarakatan ditentukan oleh Petugas Pemasyarakatan,Masyarakat dan instansi terkait. Kata Kakanwil, Kecenderungan Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengalami kompleksitas permasalahanyang luar biasa dari overcrowded.
“Apa yang dilakukan dalam Proyek Perubahan ini sangat positif dengan memunculkan sebuah aura positif untuk mengubah tantangan Pemasyarakatan menjadi sebuah peluang menuju Suksesnya Pemasyarakatan,” Ungkap Ayorbaba (30/11).
Harap kakanwil transformasi yang dilakukan mampu menjawab pemasyarakatan di era kekinian saat ini, dengan 3 kunci Pemasyarakatan Maju yaitu deteksi dini gangguan kamtib, berantas narkoba, hingga melakukan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum.
Menurutnya, ada ruang di mana WBP sangat bersemangat dalam melaksanakan sebuah inovasi program baru yang dilakukan Kadiv pemasyarakatan karena ke depan bisa saja akan ditemukan sebuah model pembinaan yang mampu membangun Pemasyarakatan menuju kesuksesan.
-
Kepada Kadiv Administrasi, Hendrik Pagiling Kakanwil Papua mengatakan Proper Henpa menjadi sebuah inovasi yang perlu disuport dalam mendukung kemajuan organisasi.
Harapan kita akan sebuah Grand Design yang akan dilakukan pada Kanwil Kemenkumham Papua secara umum pada Kemenkumham RI.
Ayorbaba mengatakan Kadiv Admin telah membantu kinerja Kanwil Papua karena Tahun 2022 telah merespon dengan cepat memberikan sebuah kelengkapan data yang akurat upaya Pembangunan Lapas di Papua yang memprihatinkan dan semua itu telah dikomunikasikan di tingkat kementerian.
Saya berharap proses selanjutnya terus dilakukan untuk memberikan penguatan kepada Jajaran UPT dalam melaksanakan proses Perencanaan yang baik sesuai kaidah UU yang berlaku dan menuju sebuah perubahan dan perbaikan ke depan. Menkuham menegaskan wajah Kanwil dan UPT harus ditata dan dikelola dengan baik, agar ketika Masyarakat datang ke Kanwil dapat pula didukung dengan Pelayanan Publik yang baik sehingga wujud kehadiran negara dapat menyentuh langsung akar rumput.
Kepada Kadiv Imigrasi, Ian Fidianto Markos, Kakanwil Kemenkumham Papua mengatakan dengan Proper yang dilaksanakan, tentu di Papua dengan kondisi yang sangat luas dengan tingkat kesulitan Pengawasan yang luar biasa. Tentu harus terus mengembangkan perubahan dan strategi untuk menjawab sebuah tantangan dan persoalan. Lewat Penegasan Presiden ingin memperindah wajah negara melalui pembenahan perbatasan memberikan sebuah pelayanan wujud kehadiran negara sangat luar biasa.
“Volume mobilitas masyarakat Papua masuk PNG tidak berbanding lurus dibandingkan warga Papua. Warga PNG lebih antusias dan banyak membeli produk dalam negeri dengan masuk di wilayah NKRI ketimbang warga Papua ke PNG,” Ujar Ayorbaba (30/11).
Banyak pelintas batas warga PNG yang masuk wilayah Papua tanpa melalui PLBN resmi melainkam melalui jalur tidak resmi. Sehingga dengan dimunculkan proper Ian Fodianto Markos hal ini sangat luar biasa, dengan mendorong adanya Pos lintas Batas Tradisional yang ada di Kampung Skofro agar segera ditetapkan. Karena hal ini pun telah disetujui oleh Bupayi Keerom, untuk mengupayakan dibangunnya sebuah PLBN Tradisonal di Skofro.
Harapan Kakanwil semoga dengan Proper ke 3 orang Kadiv Di Kanwil Papua agar terus dilanjutkan dan didorong untuk pembangunan Kanwil Papua menuju Pasti tifa.
Penyelenggaraan PKN merupakan bentuk dari pengembangan kompetensi kepemimpinan strategis pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, pejabat Eselon III yang telah lulus seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Selain itu pejabat Eselon III yang berpredikat berprestasi dalam Pelatihan Kepemimpinan Adminsitrator, yang akan berperan dan melaksanakan tugas serta fungsi kepemerintahan di unit kerja/instansinya masing-masing.