BANDUNG, NAWACITAPOST.COM - Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Jabar Maulidi Hilal hadiri Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengamanan Petugas Pemasyarakatan Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BPNPT), Kamis (9/6/2022).
Bertempat di Hotel Holiday Inn Bandung, giat ini dihadiri oleh Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi (Dir Binapilatkerpro) Thurman Hutapea, Kepala Biro Humas dan Kerjasama (Karo Hukerma) Kemenkumham, Kasatgaswil Jawa Barat Densus 88 AT/Polri, Karo Ops Polda Jawa Barat, Kasubdit Perlindungan APH - BNPT beserta perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jabar yang ditunjuk sekaligus wali narapidana terorisme (napiter).
-
Kegiatan ini bertujuan agar pemberian dan pelaksanaan pelindungan bagi Petugas Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme.
Selanjutnya gar Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dalam hal tata cara permintaan pelindungan bagi petugas pemasyarakatan berdasarkan best praktis dilapangan dan terakhir agar pemberian dan pelaksanaan pelindungan bagi Petugas Pemasyarakatan dan keluarga Aparat Penegak Hukum berjalan efektif dan efisien.
Diawali paparan oleh Karo Hukerma, Direktur Binapilatkerpro Thurman melanjutkan paparan tentang Pentingnya Data Petugas Pemasyarakatan sebagai acuan pelaksanaan pemberian Pelindungan kepada Petugas.
Paparan yang disampaikan Thurman meliputi langkah pelaksanaan keamanan dan pembinaan oleh wali napiter, risiko keamanan yang dihadapi wali pemasyarakatan dalam pembinaan napiter, dinamika kemanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas) antara lain keamanan fisik, kemanan prosedural maupun kemanan dinamis.
Lebih lanjut Thurman memberikan penjelasan mengenai pentingnya informasi karena berpotensi memberikan dampak terhadap kemanan di lapas dan sebagai antisipasi dan deteksi dini juga dalam menentukan keputusan berdasarkan aturan yang berlaku.
-
Pada kesempatan berikutnya, Kadivpas Maulidi Hilal menjabarkan paparan yang diawali dengan statistik terkait UPT Pemasyarakatan di Jawa Barat. Hilal melanjutkan dengan penjelasan terkait tahap-tahap pembinaan narapidana sampai dengan penanganan narapidana teroris.
"Penanganan Narapidana tindak pidana terorisme tidak hanya melakukan perlindungan dan pembinaan terhadap Napiter saja namun perlu diperhatikan perlindungan terhadap petugas Pemasyarakatan sebagai konsekwensi tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pembinaan Napiter", terang Hilal.
Sebagai penutupan, Hilal menjelaskan terkait perlakuan dan tuntutan perlakuan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Teroris.
Kegiatan rapat koordinasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada petugas pemasyarakatan tentang alur pemberian dan pelaksanaan pelindungan, sebagai bahan masukan penyusunan SOP Ditjen PAS dalam hal tata cara permintaan pelindungan bagi petugas pemasyarakatan, dan juga sebagai best practices pelaksanaan pelindungan Petugas Pemasyarakatan dan keluarga Aparat Penegak hukum.
-