BANDUNG, NAWACITAPOST.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kemenkumham Jabar) pada hari ini (Rabu, 8/6/2022) melaksanakan Bimtek Pengisian/Pencatatan E-Tendering, E-Purchasing, Non E-Purchasing/Non E-Tendering dan E-Kontrak di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
Bertempat di Aula Soepomo, kegiatan dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Kemenkumham Jabar Anggiat F. Panjaitan, Pelaksana Tugas, Kepala Bagian Umum Kemenkumham Jabar Ferry Ferdiansyah, Subkoordinator Asministrasi Layanan Pengadaan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Anis Ratna Ningsih beserta jajaran, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan operator dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jabar.
Agenda diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan Ferry Ferdiansyah dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan Kadivmin Anggiat F. Panjaitan. Anggiat berpesan kepada para peserta bimtek agar memanfaatkan momen ini dengan baik, karena dengan dilaksanakannya bimtek ini merupakan kesempatan yang tepat untuk saling berdiskusi tanya jawab apabila terjadi kendala dalam dinamika pemanfaatan aplikasi SPSE.
-
"Jalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pekerjaan yang kita kerjakan dengan baik berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara", tegas Anggiat.
Kegiatan bimtek dilanjutkan dengan arahan yang disampaikan Subkoordinator Asministrasi Layanan Pengadaan. Anis mengingatkan mengenai Perpres no. 16 tahun 2018 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sekaligus Arahan Presiden terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan porsi UMK dan Koperasi serta mempercepat penyerapan APBN/APBD.
Anis menyodorkan data yang disajikan dalam aplikasi AMEL sekaligus menjelaskan bahwa Kemenkumham memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak terkait pelaporan realisasi perencanaan yang diunggah melalui aplikasi SPSE. Dijelaskan bahwa pada aplikasi AMEL, data tahapan setelah perencaan yaitu pemilihan, kontrak, serah terima sampai pembayaran, data Kemenkumham masih nol.
"Kita disini dalam rangka mendorong pergerakan Kemenkumham salah satunya bertemu langsung secara tatap muka di Kanwil Jawa Barat supaya data tersebut tidak nol dengan bekerja sama untuk menyelesaikan laporan yang diunggah di aplikasi SPSE sehingga memberikan nilai yang meningkat agar Kemenkumham kembali masuk dalam sepuluh besar Kementerian/Lembaga yang berkomitmen terhadap PBN", tegas Anis.
-
Untuk bisa berjalan secara efisien, Plt. Kabagum Ferry Ferdiansyah membagi agenda bimtek menjadi dua sesi. Sesi pertama hari ini dilaksanakan oleh dua puluh lima UPT, dan sisanya akan dilaksanakan keesokan hari.
"Kegiatan yang kita laksanakan sekarang bukan hanya sebatas bimtek saja, tapi kami sudah memberikan informasi sebelumnya kepada PPK dan operator yang ditugaskan mengikuti bimtek untuk mempersiapkan data dukung yang akan dilaporkan ke dalam SPSE. Sehingga diharapkan dengan selesainya bimtek sudah sekaligus memberikan progress dalam pelaporan pada aplikasi", ujar Ferry.