NAWACITAPOST.COM - Kantor Wilayah Kemenkumham NTB melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) membahas tentang pentingnya penguatan peran dan eksistensi PPNS dalam menegakkan hukum (03/07).
Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan di dampingi Kepala Divisi Administrasi Muslim Alibar, Kepala Divisi Yankumham Achmad Fahrurazi, Kepala Divisi Imigrasi Wishnu Daru Fajar, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Herman Sawiran. Direktur Pidana Ditjen AHU, Haris Sukamto menyampaikan bahwa sangat penting menyegerakan penguatan peran dan eksistensi PPNS di daerah dalam tugas penegakan hukum di tengah masyarakat demi tercapainya kepastian hukum yang semakin baik.
Parlindungan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB juga menjelaskan bahwa penguatan peran PPNS untuk penegakan hukum demi tercapainya kualitas pelayanan publik.
Seperti yang diketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) memiliki peran strategis sebagai pembina administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk oleh perundang-undangan.
Baca Juga: Kanwil Kemenkumham NTB Ikuti Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Oleh karena itu diperlukan PPNS yang memiliki kompetensi yang handal dibidang penyidikan dengan memperhatikan pemahaman aspek yuridis dan teknis operasional, mampu bekerja sama dengan baik bersama aparat penegak hukum lainnya, sehingga tidak terjadi gesekan atau tumpang tindih dalam menegakkan hukum di lapangan.
Saat ini Ditjen AHU bersama dengan para Stakeholder yaitu Kepolisian dan Kejaksaan sedang mendiskusikan isu dan permasalahan hukum pidana yang menarik untuk dibahas.
Antara lain, bagaimana melakukan pembinaan PPNS dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bagaimana peran PPNS dalam penanganan pelanggaran tindak pidana khusus, bagaimana mekanisme dan prosedur pengajuan kelengkapan berkas perkara hingga P21 (berkekuatan hukum tetap) dan bagaimana penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).