hukum

SBY Berkuasa Ragu dan Takut Bubarkan HTI dan FPI, Hampir Membahayakan NKRI

Kamis, 22 Juli 2021 | 21:27 WIB
Jakarta, NAWACITAPOSTTAHUN 2013. Kapolrinya Jenderal Tito Karnavian (sekarang Mendagri).  Sudah mau  membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena sepak terjangnya jelas-jelas Ormas anti Pancasila.

Baca Juga : Ibas Putra SBY Korupsi Waktu Kerja, Tepat di PAW dari Semua Jabatan di DPR




Dan, keputusan untuk membubarkan bukan ditangan Kapolri. Tetapi Presiden yang kala itu SBY. SBY ragu, boleh dibilang penakut. Keraguannya berkecamuk. Bisa jadi, karena Demokrat masih mesranya dengan PKS. Dan PKS ada di Kabinet SBY sebagai Menteri.

Kita tahu bersama PKS, kiblat titahnya kepada Ikhwanul Muslimin (IM). IM sendiri sudah dibubarkan di negara Timur Tengah. Termasuk Arab Saudi. Bahkan negara penghasil minyak bumi di dunia ini memasukan IM sebagai organisasi berbahaya. HTI juga bagian dari IM. Paham dan pandangannya kental dengan anti Pancasila. Kebhinekaan tak berlaku bagi HTI.

Kembali ke Tito. Kenapa mantan Kapolri mengungkapkan hal ini? Karena dalam rapat dengar pendapat bersama Mendagri Tito, anak buah SBY yang bernama Benny K Harman. melontarkan pernyataan kepada Tito. "Kenapa Presiden Jokowi menerbitkan Perpu pembubaran Ormas? Padahal aturannya sudah ada dalam UU ormas, begitulah pertanyaan Benny kepada Tito di DPR.

Lalu, Tito menyampaikan. Karena Jokowi adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan. Sehingga di era Jokowi,  HTI dan FPI dibubarkan. Sementara era SBY,  dipelihara, malah diberi logistik yang dikucurkan dari APBN.

Yang pasti. SBY Presiden yang cari aman. Walaupun negaranya sudah dihinggapi dan digerogoti paham-paham khilafah. Bagi SBY, mungkin dengan merangkul FPI dan HTI semuanya bisa baik-baik. Yang terjadi malah rusaknya bertambah parah, dan hampir membahayakan NKRI.

Bersyukur Jokowi melakukan hal sebaliknya dengan SBY. Bukan dirangkul. Melainkan harus bubar paham-paham anti Pancasila termasuk FPI dan HTI. Bahkan pembubaran kelompok khilafah tersebut. Disambut meriah pihak penegak hukum dan aparat keamanan. Apalagi rakyat Indonesia.

Terbukti, saat ini. Khilafah tidak mengaum dengan keras. Ketika khilafah berbuat onar di republik. Tak ada ampun, Jokowi akan memerintahkan aparat kepolisian menindaknya secara tegas tanpa ampun.

Tags

Terkini