NAWACITAPOST.COM - Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) tidak sekadar kontestasi. Lebih dari itu, pembangunan ZI WBK/WBBM di kantor wilayah serta satuan kerja harus dimaknai sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penekanan ini dikemukakan Auditor Madya Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham RI, Yon Sumitro, saat memberikan sambutan dalam Entry Meeting Evaluasi Pembanguan ZI WBK/WBBM di Aula Kanwil Kemenkumham NTB, Senin (13/5). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kakanwil Kemenkumham NTB.
"Lengkapi seluruh data dukung yang diminta serta luncurkan inovasi untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan di satuan kerja. Hal-hal yang akan diukur yakni perubahan budaya, perubahan tata kelola, dan perubahan penyelenggaraan pelayanan publik," ujar Yon Sumitro.
Yon Sumitro menambahkan, kepala satuan kerja harus mampu memaparkan masalah yang dihadapi berikut solusinya. Selain itu, kepala satuan kerja harus bisa memaparkan implementasi integritas, tata kelola manajerial, dan peningkatan pelayanan publik.
Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham NTB: ABG Bisa Daftar Jadi WNI Sampai 31 Mei 2024
Sebanyak 9 Tim ZI WBK/WBBM satuan kerja binaan Kanwil Kemenkumham NTB yakni Rutan Raba Bima, Kanim Bima, Lapas Dompu, Lapas Selong, Lapas Perempuan Mataram, Lapas Terbuka Lombok Tengah, Bapas Sumbawa Besar, Rupbasan Mataram dan Kanim Sumbawa Besar memaparkan hasil pembangunan ZI di depan Tim Penilai Internal (TPI) Itjen Kemenkumham. Evaluasi berlangsung 13-15 Mei 2024.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Parlindungan, mengatakan evaluasi ini adalah sebagai tolok ukur tingkat pemahaman dan keberhasilan satuan kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bebas KKN.
"Selain menjadi tolok ukur satuan kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan bebas KKN, ini juga menjadi evaluasi kita dalam meningkatkan pelayanan publik," sebut Parlindungan.
Setelah menjalani evaluasi hingga Rabu mendatang, TPI juga akan melakukan evaluasi lapangan terhadap 3 satker yaitu LPP Mataram, Lapas Selong dan Rupbasan Mataram.
Baca Juga: Kanwil Kemenkumham NTB Berikan Penguatan HAM di Pemkab Dompu
Dalam sejumlah kesempatan, Menkumham Yasonna H Laoly menegaskan, jangan sampai pencanganan ZI Menuju WBK dan WBBM hanya 'di atas kertas.' Hal terpenting adalah hasilnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.