Papua, NAWACITAPOST - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, S.H.,M.Si, hari ini (16/3/2021) bertemu Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly di Ruang Kerja Menkumham di Jakarta, Jl. HR. Rasuna Said Kav – 4 -5 Kuningan Jakarta Selatan-Indonesia.
Kakanwil saat bertemu Menkumham didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kusnali, Kepala Divisi Keimigrasian, Novianto Sulastono, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Habel Way, Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Handwiyuto dan JFT Perancang Muda dilingkungan Kanwil Kemenkumham Papua.
Kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, Kakanwil Papua melaporkan sudah melakukan pendaftaran sejumlah 95 Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), yang terdiri dari Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) berjumlah 17, Pengetahuan Tradisional berjumlah 29, Potensi Indikasi Geografis berjumhla 26 dan Sumber Daya Genetik (SGD) berjumlah 23 ditambah sebanyak 6 Pendaftaran Hak Cipta di Tahun 2021. Total untuk keseluruhan berjumlah 101 yang telah didaftarkan di DJKI. Sementara untuk Target Kepala Kantor Tahun 2021 adalah 100 sertifikat HKI baru berjalan 3 bulan telah melebihi dari target yang ditentukan.
Hal ini mendapat apresiasi dari Menkumham RI, serta mengatakan untuk Papua memiliki Potensi yang sangat besar terkait Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terutama di Kabupaten Asmat –Papua. Dan Komitmen Kepala Kantor Wilayah akan ditindaklanjuti setelah kembali ke Papua untuk Kabupaten Asmat juga sebenarnya menjadi fokus perhatian dari Kanwil Kemenkumham Papua juga menargetkan Kabupaten Biak Numfor yang juga memiliki potensi KIK.
Pada kesempatan ini juga Kakanwil, Anthonius M Ayorbaba mengundang Menteri Hukum dan HAM RI berkenan mengunjungi Provinsi Papua untuk penetapan KI setelah proses pendaftaran KI ini ditetapkan. Hal ini langsung direspon Pak Menteri berkenan kalau yang didaftarkan sudah dari banyak kabupaten, minimal 3 Kabupaten, sehingga Bupati – Bupati dari Kabupaten tersebut diundang ke Jayapura.
Hal lainnya yang juga dilaporkan Kakanwil, Anthonius M. Ayorbaba adalah rencana peningkatan kelas Kantor Imigrasi Kelas II Mimika, menjadi Kanim Kelas I Mimika. Mengenai hal ini Menkumham berpesan untuk menyiapkan data dukung dan memperbanyak dukungan dari stake-holder terkait di wilayah Papua unman rekomendasi terkait pembangunan peningkatan kelas Kantor Imigrasi.
Mengenai Sinergitas bersama instansi eksternal yang tergabung Timpora Provinsi Papua, Kakanwil melaporkan telah melaksanakan Patroli Gabungan di Laut bersama jajaran Ditpolair Polda Papua memfasilitasi dengan armada KP Tanjung Kamdara berlangsung selama kurang lebih enam jam dengan mengelilingi wilayah Perairan Jayapura sampai dengan Perbatasan Skouw (RI-PNG).
Hal ini penting dilakukan mengingat Papua berada diwilayah paling ujung timur Indonesia sehingga sangat rawan terjadi pelanggaran baik itu perlintasan orang maupun barang sehingga kita berinisiasi mengajak stekholder terkait untuk melakukan patroli dan pengawasan tak hanya di darat tapi dilaut juga Kegiatan yang didukung oleh Ditpolair Polda Papua, serta bersinergi juga dengan Danlantamal X Jayapura.
Selain itu juga melaporkan terkait kondisi Lapas yang banyak tahanan Warga Negara Asing yaitu Negara Tentangga PNG, Kakanwil memohon dukungan dari Menkumham RI untuk persoalan tersebut, agar ke depan WNA tersebut tidak mengganggu stabilitas keamanan di Lapas di Tanah Papua